Policy Brief Coalition of Palm Oil Moratorium : The Urgency of Extending Palm…

Extending the Presidential Instruction No.8 year 2019 about the Postponement and Palm Oil Permit Evaluation and Increasing Productivity of Palm Oil known as palm oil moratorium is a logical move for the government. This will create positive impact to global market support, trigger land productivity, resolve land overlaps, and contribute to the achievement of climate commitments. Not extending t…

Kertas Kebijakan Koalisi Moratorium Sawit : Urgensi Perpanjangan Moratorium S…

Perpanjangan kebijakan Inpres No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium Sawit) penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Langkah ini akan berdampak positif pada dukungan pasar global; memicu produktivitas lahan; penyelesaian tumpang tindih lahan hingga berkontribusi pada pencapaian komitme…

Hak-Hak Narapidana

Buku ini menghimpun sejumlah instrumen internasional yang menjadi standar dalam tahanan atau narapidana. Instrumen-instrumen itu adalah : .(i)Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana; (ii)Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang Relevan dengan peran tenaga kesehatan, terutama dokter, dalam melindungi orang terpenjara atau tahana dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam,…

Atas nama pembangunan:bank dunia dan hak asasi manusia di Indonesia

Laporan bersama ELSAM dengan Lawyers Committee for Human Rights (LCHR), New York, yang membahas dampak proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh Bank Dunia di Indonesia, terutama dampaknya dari segi hak asasi manusia. Yang menjadi fokus laporan ini adalah pembangunan proyek waduk Kedung Ombo dan program keluarga berencana (KB)

Kertas Kebijakan : Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE

Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat saat ini membuat banyak perubahan dalam sejarah peradaban manusia. Dengan segala kemajuan teknologi banyak dampak positif yang dihasilkan dimana lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan interaksi maupun pekerjaan serta hal lainnya. Namun tak jarang banyak dampak negatif juga yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dimana mulai berkembangn…

Policy Brief Pemahaman Hak Asasi Manusia Para Birokrat: Penelitian di Aceh, Y…

Transformasi tersebut semestinya turut mengu¬bah wajah manusia di dalam lembaga birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan sebagai substansi dalam birokrasi semestinya bekerja dengan ber¬dasarkan pada prinsip-prinsip HAM, yang me¬liputi partisipasi dan inklusif, akuntabilitas dan rule of law, persamaan dan non-diskriminatif (UNDP, 2010) karena akan menunjukkan sejauh apa komitmen Negara terhada…

Catatan Kritis Kebijakan Perlindungan Pejuang HAM RSPO

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 CAT

NGO Position Paper on RSPO Policy on Human Rights Defenders

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 NGO

Indonesia Dalam Krisis : Tiada Reformasi Tanpa Hak Asasi Manusia

Laporan ini menyorot krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia di tahun 1999, dan mengaitkannya dengan perlindungan hak asasi manusia.

Laporan Pelaksanaan Program 2009: Berkontribusi untuk Kemajuan HAM

Tahun 2009 merupakan “tahun politik” Indonesia. Hiruk-pikuk persoalan politik sudah terjadi sejak awal tahun hingga Pemilu legislatif (April 2009) dan kemudian pemilihan langsung Presiden-Wakil Presiden (Juli 2009). Banyak persoalan HAM bermunculan di sini. seperti dugaan kecurangan Pemilu, hilangnya suara jutaan pemilih akibat tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), perseteruan �…