Tahun 2009 merupakan “tahun politik” Indonesia. Hiruk-pikuk persoalan politik sudah terjadi sejak awal tahun hingga Pemilu legislatif (April 2009) dan kemudian pemilihan langsung Presiden-Wakil Presiden (Juli 2009). Banyak persoalan HAM bermunculan di sini. seperti dugaan kecurangan Pemilu, hilangnya suara jutaan pemilih akibat tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), perseteruan “cicak vs buaya” yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian, sampai pro-kontra keputusan bail-out Bank Century.

Benar bahwa kebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul, serta kebebasan memilih wakilnya di parlemen maupun pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden semakin baik. Namun di sisi lain persoalan pelanggaran HAM masih juga banyak dan tetap terjadi. Masalah-masalah HAM tersebut belum mengalami perbaikan berarti.

Pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu belum juga mendapat penyelesaian secara adil. Penyelesaian dan pertanggungjawaban kasus pasca 1999 seperti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir atau pun persoalan warga Sidoarjo dengan PT Lapindo Brantas masih berlarut-larut dan belum memberi solusi adil dari sudut pandang korban. Pemenuhan dan pemajuan HAM masih dinomorduakan oleh pemerintah dan parlemen hasil Pemilu 2009. Bahkan menjelang akhir Desember 2009, Kejaksaan Agung malah melansir keputusan pelarangan atas lima judul buku yang berarti pelanggaran atas hak menyampaikan dan memperoleh informasi.

Sementara itu, warga masyarakat miskin ternyata semakin bertambah. Warga negara banyak yang kesulitan mengakses pangan, pekerjaan, maupun fasilitas kesehatan. Hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) berpotensi kian memburuk. Terlepas dari adanya krisis global, negara sendiri belumlah maksimal mengerahkan segenap sumber dayanya untuk memenuhi hak Ekosob warganya.

Dalam konteks seperti ini, ELSAM berkomitmen meneruskan kerja-kerjanya dalam melindungi dan memajukan HAM. Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan dari kerja ELSAM selama 2009.