Position Paper bersama antara Yayasan TIFA, ELSAM, LBH PERS, KRHN dan WAHID INSTITUTE
Laporan tahunan ini dibuat berdasarkan data-data yang telah diterbitkan di Monthly Report on Religious Issues (MRoRI) yang terbit sejak Juli 2007. Materi yang dilaporkan tidak hanya kasus pelanggaran HAM, tetapi juga isu sosial keagamaan yang menimbulkan ketegangan sosial.
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) membentuk Majelis Eksaminasi untuk putusan MK nomor 140/PUU-VII/2009 sebagai bentuk kontrol terhadap kewenangan MK sebagai pengawal konstitusi.
Pemerintah dan DPR sedang membahas RUU KUHP yang akan mengganti KUHP lama. Penentuan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang diberikan, terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, agar perumusan RUU KUHP tidak menciderai demokrasi, kebebasan beragama/berkeyakinan, menghargai pluralisme dan sebagainya elemen-elemen masyarakat perlu didorong untuk terlibat se…
Buku ini menyuguhkan hasil penelitian atas perda-perda bernuansa agama, khususnya yang muncul di 7 kabupaten/kota provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selain itu juga memotret beberapa studi kasus nasib dan perkembangan kaum minoritas di Banjarmasin dan Lombok. Dari buku ini, kita bisa mengidentifikasi muatan, bentuk, sebaran dan implikasi perda bernuansa agama tersebut, menemukan …
BAKOR PAKEM (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan)dibentuk dibawah institusi kejaksaan oleh UU Kejaksaan No.16/2004 pasal 33 huruf d dan e. Peran tim ini sangat menonjol dalam mengatasi kasus Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Al Qiyadah Al Islamiyah.