Land policy in modern Indonesia: a study of land issues in the new order period

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-89946-214-6

Deskripsi Fisik

115 hal.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

LP 333 Mac l

Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & laut di Indonesia: Buku 1

Pelaksanaan reklamasi Pantai dan laut yang melibatkan banyak pihak mencakup pemerintah Pelaku usaha lembaga swadaya masyarakat perguruan tinggi, penegak hukum dan masyarakat pesisir

Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2018

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-53227-1-6

Deskripsi Fisik

120 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 Sap I

Asia's Deadly Triangle: Segitiga Maut Asia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8901-61-4

Deskripsi Fisik

332 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

338 Cal S

Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8479-84-4

Deskripsi Fisik

287 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Hat K

Kertas Kebijakan : Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE

Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat saat ini membuat banyak perubahan dalam sejarah peradaban manusia. Dengan segala kemajuan teknologi banyak dampak positif yang dihasilkan dimana lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan interaksi maupun pekerjaan serta hal lainnya. Namun tak jarang banyak dampak negatif juga yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dimana mulai berkembangn…

Kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif : suatu rekomendasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789793452357

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

336 KEB

Monitoring kebijakan dan anggaran : Komitmen pemerintah Indonesia dalam keseh…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021787007

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

National Slum Upgrading Project (NSUP) in Indonesia

The administration of President Jokowi, in the National Mid Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional - RPJMN) from 2015 to 2019, launched the “Program 100-0-100, i.e 100 per cent access to potable water, 0 slums, and 100 per cent access to sanitation, which will be completed in 2019. For urban target a Program of Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU (My City, signifies the acron…

Upah Minimum Sebagai Jaring Pengaman, Bukan Sebagai Upah Standar

Definisi upah menurut UU No. 13/2003: IJpah adatah hak pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbatan dari pengusaha atau pemberi keria kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut menurut suatu perjanjian.kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tuniangan kepada pekerja/buruh dan keluarganya afas suafu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau…