Can transnational corporations ignore human rights as long as governments don't hold them accountable? If the UN is put in charge of a territory, is it bound by human rights law? Under traditional approaches to human rights, non-state actors cannot be parties to the relevant treaties and so they are only bound to the extent that obligations accepted by States can be applied to them by governmen…
Globalisasi telah membawa serta konstelasi baru dalam jaringan kekuasaan. Derasnya liberalisasi ekonomi telah meminggirkan negara (state) dan menggantikannya dengan kekuasaan bisnis (corporate power). Dengan kata lain, globalisasi sedang menggantikan kekuasaan publik dengan kekuasaan privat. Apa implikasinya pada hidup individu dan masyarakat? Kekeuasaan selalu memprngaruhi hidup manusia, baik …
Masalah kemiskinan di daerah sekitar MNCs beroperasi masih sangat menonjol. Berkaitan dengan masalah kemiskinan di daerah-daerah tempat MNCs beroperasi, Komnas HAM melakukan pencarian dan pengolahan data di daerah Kabupaten Kutai Timur Klaimantan Timur; Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur; Kabupaten Sumbawa Besar NTB; Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan; dan Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara.
Kedermawanan dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan lebih baik dipahami sebagai bagian dari keseluruhan perilaku bisnis perusahaan. Dalam konteks Kalimantan Tengah dapat disimpulkan bahwa perilaku kedermawanan perusahaan sebagaimana perilaku bisnis mereka, kental dipengaruhi faktor-faktor struktural. Perilaku kedermawanan perusahaan lahir dan terbnetuk dalam rezimentasi ekonomi-politik …
Berisi: kronologi kasus PT. Dirgantara Indonesia, masalah-masalah normatif yang dialami PTDI dan analisis SWOT--------------------- Kajian ini dimaksudkan untuk membantu memecahkan masalah empiris yang dihadapi oleh PT Dirgantara Indonesia sebelum, pada saat, dan pasca pengrumahan karyawannya.