Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Pidana Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-95846-9-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.06 MEW

Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Buku ini merupakan kumpulan undang-undang sistem peradilan pidana. Buku ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akanbuu kumpulan undang-undang yang sederhana, lengkap dan dapat dijangkau secara ekonomi. Isi buku ini memuat secara lengkap undang-undang hukum pidana mulai dari hukum acara pidana, tentang pemasyarakatan, kepolisian RI, advokat, kekuasaan kehakiman, kejaksaan RI dan …

Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana

Dalam buku ini, penulis mendeskripsikan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sangat penting dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), juga mencoba mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan hak terhadap saksi dan korban di beberapa negara, selain itu juga menyajikan beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. …

Lay judges dan hakim ad hoc: suatu studi teoritis mengenai sistem peradilan p…

Membahas konsep peradilan pidana Indonesia yang nmerupakan peninggalan kolonial, sekalipun sudah menggunakan hakim ad hoc. Sistem ad hoc menimbulkan banyak masalah karena kelembagaan pengadilan tidak `perform`. Kehadiran hakim ad hoc dalam pengadilan khusus pidana tidak jelas konsepnya dan lebih bersifat reaktif.--Disertasi.

Laporan akhir: administrasi peradilan pembentukan lembaga pengawasan sistem p…

..... Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara, pertama melalui pendekatan struktur atau kelembagaan (institusional approach), kedua pendekatan sistem (system approach). Pada metode yang pertama, fungsi pengawasan diserahkan pada lembaga tersendiri yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan guna mengusahakan tercapainya tujuan organisasi tanpa mengalami kesulit…

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebijakan asasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-98454-2-4

Deskripsi Fisik

110 p.

Judul Seri

Seri hukum peradilan

No. Panggil

306.25 MUC k

Jurnal Konstitusi; Vol. 3 No. 3, Sep 2006

Daftar isi: 1.Politik pembangunan hukum nasional, 2.Konstitusi dalam berbagai lapisan makna, 3.Aspek konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, 4.Mendamaikan politik identitas dan modernitas, 5. Jika MK menafsir tindak pidana korupsi, 6. Sistem peradilan kita harus dibenahi, 7. Undang-undang tanpa pengesahan presiden

Perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana

Disertasi penulis pada sidang terbuka Program pascasarjana Universitas Padjajaran