Artikel ini mencoba mengidentifikasi pilihan-pilihan apa yang dapat digunakan untuk mengembalikan kondisi hukum yang berkeadilan, bukanlah hal yang mudah apalagi kondisinya memang sudah terlanjur carut marut. ldealisme "supremasi hukum", dalam praktek, sudah terlanjur "di terjemahkan" menjadi 'memperbanyak produksi undang-undang". Hal ini, antara lain, disebabkan karena cara kerja kita dikelola…
Buku ini menganalisis dua aspek pluralisme hukum di Indonesia: wilayah politik pluralisme hukum dan wilayah konflik pluralisme hukum. Secara umum, analisis didasarkan pada kebijakan negara atas pluralitas hukum yang tercermin pada strategi hukum dan politik dalam menghadapi isu hukum tak resmi, serta berbagai konflik yang muncul dari interaksi antara hukum tak resmi dan hukum positif.
Diterbitkan atas kerjasama AusAid, YLBHI, PSHK dan IALDF buku panduan hukum ini dimaksudkan sebagai buku referensi dan tidak bermaksud untuk menggantikan peran-peran ahli di bidang hukum termasuk advokat.
Buku ini membahas mengenai pembentukan hukum melalui putusan pengadilan. Terutama membahas tentang hukum adat yang dimasukkan ke dalam hukum pidana. Misalnya, suatu perbuatan yang menurut hukum tertulis (KUHP) bukan tindak pidana, tetapi menurut (hukum) adat merupakan suatu pelanggaran terhadap kaidah (hukum) adat tersebut, maka perbuatan itu dapat disebut suatu tindak pidana. Hal ini disebabka…