Politik Hukum di Indonesia

Edisi

Cet III

ISBN/ISSN

979-8391-66-7

Deskripsi Fisik

ix, 406p.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 MAH p

Politik hukum pembentukan undang-undang pasca amandemen UUD 1945

Buku ini mengkaji perubahan kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang serta berbagai permasalahannya.

Negeri Mafia Republik Koruptor: Menggugat peran DPR reformasi

Berbagai kasus korupsi, mafia hukum, mafia peradilan, "makelar kasus", dagang "perkara" dan percaloan, hingga "wartawan amplop" dan pengadilan diibaratkan sebagai "surga koruptor","Kasih Uang Habis Perkara" (KUHP), kasus suap, yang melibatkan anggota DPR, penegak hukum, pejabat, birokrat terus merebak dan membentang dari pusat hingga daerah. Partai politik diibaratkan sebagai "sekolah" bagi par…

Politik hukum

Disusun dan diterbitkan dengan maksud sebagai bahan ajar bagi program pascasarjana di perguruan tinggi, terutama pada magister Ilmu Kepolisian.

Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi

Titik berat buku ini berbeda dengan buku terdahulu yang berjudul Politik hukum di Indonesia, yang sama-sama berawal dari disertasi penulis. Pada buku ini titik beratnya menekankan pada Politik Hukum sebagai rencana isi hukum, keharusan mekanisme pembuatan hukum, dan arah resmi tentang hukum sebagia rencana isi dan hukum itu sendiri serta rambu-rambu dalam pembuatannya yang semuanya harus diorie…