Memutus rantai politik otoriter hanya bisa jika melalui jalan penegakan HAM. Pengalaman banyak negeri membawa bukti bahwa penegakan HAM telah menancapkan episode masa depan politik yang Iebih demokratis, menghormati hak dan melindungi minoritas. Akan tetapi, pada kenyataannya Indonesia mengalami tragedi dalam upaya menembus keadilan. Praktik penegakan HAM meluncur pada serangkaian pengadilan ya…
This sophisticated study, now brought back into print as the second book in Equinox Publishing\'s Classic Indonesia series, delineates the ideology of the Indonesian Communist Party (PKI) during a crucial period in its history. After sketching the evolution of the Party\'s doctrines between 1951 and 1959, Professor Mortimer analyzes the ideas, programs, and policies of the PKI during Guided Dem…
Isu mengenai konspirasi yang menghubungkan konsep \\\"Neo Orde Baru\\\", tokoh politik seperti Megawati Soekarnoputri (Mega), A.M. Hendropriyono (Hendro), dan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Pondok Pesantren Al-Zaytun merupakan spekulasi politik dan narasi analisis intelijen non-resmi yang berkembang di ruang publik. [1, 2]\\r\\nBerikut adalah rincian konteks, klaim, serta kaitan dari …
Plantungan adalah bekas Kamp Plantungan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang menjadi tempat pengasingan khusus bagi sekitar 500 tahanan politik (tapol) perempuan korban Peristiwa 1965 pada masa Orde Baru. Tempat ini sering disebut sebagai \"Pulau Buru\"-nya para tapol perempuan.Nama \"Plantungan Pembuangan Tapol Perempuan\" juga merujuk pada buku memoar catatan pribadi seorang dokter anak ber…
Geger Tengger adalah performa dari sebuah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat suku, ketika menghadapi penetrasi politik dan kultural dari \'luar\'. Intervensi negara dalam proyek islamisasi, modernisasi sistem pertanian dan perkelahian ideologis partai politik (aliran) berdampak serius bagi tatanan dan proses transformasi pencarian identitas sosial masyarakat pegunungan yang berwatak eg…
Dilema politik Indonesia menurut Luky Djani (bersama Olle Törnquist dan rekan-rekan dalam buku Dilemmas of Populist Transactionalism) adalah ketegangan antara politik kerakyatan melawan cengkeraman oligarki dan praktik transaksional. Gerakan populis kerap mengatasnamakan rakyat, namun berujung pada klientelisme dan pelemahan demokrasi
Komisi Informasi lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang diundangkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku penuh pada 1 Mei 2010 guna mengawasi transparansi badan publik serta menyelesaikan sengketa informasi di Indonesia
UU No. 14 Tahun 2008, di mana setiap informasi pada dasarnya bersifat terbuka, namun sektor pertahanan memiliki batasan ketat atas informasi yang dikecualikan demi keamanan negara, sementara sektor energi mengutamakan transparansi pengelolaan sumber daya untuk kepentingan rakyat.
The classic and definitive text covering this exact topic is the benchmark 1995 book Boss: 5 Case Studies of Local Politics in the Philippines, edited by Jose F. Lacaba and published by the Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ) and the Institute for Popular Democracy.The five provincial and municipal areas analyzed in this foundational work illustrate how local bosses, private a…
Hegemoni merupakan konsep penting bagi keragaman intelektual gagasan sosial modern dan merupakan salah satu masalah konseptual paling serius dalam Marxisme. Hegemoni berkaitan dengan ‘ideologi’ yang memiliki cakupan melebihi semua bidang sosial, budaya, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat. Hegemoni adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan waawasan–dunia yang bertujuan membekukan dom…