Pemerintah dan DPR sedang membahas RUU KUHP yang akan mengganti KUHP lama. Penentuan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang diberikan, terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, agar perumusan RUU KUHP tidak menciderai demokrasi, kebebasan beragama/berkeyakinan, menghargai pluralisme dan sebagainya elemen-elemen masyarakat perlu didorong untuk terlibat se…
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang Terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi
Buku ini berusaha untuk memberi pemahaman tentang 'pendapat berbeda' (dissenting opinion) Hakim Maria Farida, salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi tentang putusan judicial review UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) membentuk Majelis Eksaminasi untuk putusan MK nomor 140/PUU-VII/2009 sebagai bentuk kontrol terhadap kewenangan MK sebagai pengawal konstitusi.
Prolog oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, epilog oleh Musdah Mulia. Buku ini berisi perjalanan judicial review di Mahkamah Konstitusi UU no. 1/PNPS/1965, disertai risalah persidangannya.
Manual ini disusun untuk mengontrol sejauh mana negara khususnya pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan/menjalankan hak atas kebebasan beragama.
Pledoi dan duplik dari Muhammad Abdul Rachman seorang pengikut Komunitas Eden yang dipimpin oleh Lia Aminuddin. Komunitas ini dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010 adalah laporan ketiga diterbitkan oleh CRCS sejak tahun 2008. Sebagaimana dua laporan sebelumnya, penerbitan laporan secara reguler ini diharapkan mampu membantu kita melihat perkembangan kehidupan beragama dari tahun ke tahun dan, dalam beberapa kasus, melakukan perbandingan juga. Perbandingan antartahun hanya mungkin dilakukan untuk beberap…
Pemerintah dan DPR sedang membahas RUU KUHP yang akan mengganti KUHP lama. Penentuan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang diberikan, terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, agar perumusan RUU KUHP tidak menciderai demokrasi, kebebasan beragama/berkeyakinan, menghargai pluralisme dan sebagainya elemen-elemen masyarakat perlu didorong untuk terlibat se…
This study assesses blasphemy and religious insult laws in Algeria, Egypt,Greece, Indonesia, Malaysia, Pakistan, and Poland, analyzing their compatibility with international law and their impact on human rights. By definition, these laws, which are designed to protect religious institutions, doctrines, figures, and concepts—in other words, nonhuman entities and ideas—from insult or offense,…