Ekspansi modal yang masif di Indonesia berawal dari cerita krisis ekonomi di tahun 1997 yang memaksa pemerintah pada saat itu untuk menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan IMF dan Bank Dunia untuk mendapatkan paket utang guna menstabilkan anggaran negara. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada makan siang yang gratis, LOI berisi berbagai program penyesuaian struktural (Structural …
Sembilan tahun berjalan, perda-perda yang jumlahnya saat ini mencapai jumlah lJ.OO0-.tn I lebih, sebagian menuai kecaman baik atas substansi maupun proses pembentukannya. Tidak hanya kalangan masyarakat sipil yang mengecam, kalangan pengusaha (pasar) juga menolaknya Sejumlah Perda telah dibatalkan karena bertentangan dengan Pperundang-undangan di atasnya. Perda dituding sebagai alat legitimasi…
Apakah negara kesejahteraan dapat terjadi dengan agenda Neoliberalisme, yang antara lain, menekankan peranan modal asing dalam perekonomian nasional? Bagaimana peranan hukum ekonomi dalam legislasi nasional untuk mencapai negara kesejahteraan dalam " agenda neoliberalisme"? Jawaban atas pertanyaan pertama, tergantung kepada teori mana yang kita anut : Liberalisme, Marxisme, teori Dependency.
Hak Asasi Manusia dalam Genggaman Pasar. Paradigma yang bertujuan untuk menjadikan paradigma pasar sebagai tujuan akhir dan kondisi permanen yang mengatur laku hidup manusia baik secara individu maupun sosial yang menjadi persoalan utama. Menggugat Praktek Privatisasi Air di Indonesia. Argumen reformasi sumberdaya air didasarkan atas pemahaman bahwa kebijakan sumebrdaya air di Indonesia suda…
Menjelaskan fase pembangunan di Indonesia 1960-1997, seperti yang banyak dialami negara dunia ketiga, yakni pembangunan, ketergantungan dan kritis. Pertumbuhan ekonomi dikejar melalui instrumen utang luar negeri dan penanaman modal asing. Pada akhirnya, pada 1997 Indonesia terjungkal akibat krisis ekonomi dan kembaga multilateral secara resmi masuk ke Indonesia untuk membantu memulihkan.
Buku ini menguraikan sikap sejarah dan politik organisasi-organisasi masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggantikan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Berisi rekaman perdebatan ilmiah, formal dan terbuka di mimbar hukum mengenai pemikiran konstitusional yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan UU …