Buku ini menarasikan peristiwa dan kenyataan bahwa alokasi anggaran dari pusat yang mengalir ke sembilan desa di Gunungkidul belum menghadirkan kesejahteraan desa. Alokasi anggaran dari pusat ke desa ternyata tidak memperkuat kapasitas keuangan desa, tetapi justru mempersempit diskresi desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.
Buku ini mengangkat kisah-kisah menarik dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya yang di Indonesia.
Dasar legalitas perencanaan pembangunan mensyaratkan adanya partisipasi warga. Buku ini merupakan hasil penelitian tentang partisipasi warga/publik terkait dengan perencanaan anggaran pembangunan yang dilakukan di empat wilayah: Kabupaten Serang, Kabupaten Poso, Kota Balikpapan, dan Kota Banda Aceh pada tahun 2010.
Tesis pada Jurusan Ilmu-ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Politik , Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta -- Studi ini mendeskripsikan arus demokratisasi sepanjang kurun waktu Orde Baru, dengan LSM sebagai aktor yang paling menonjol.
Keterlibatab masyarakat (civic engagement) diyakini dapat mengurangi distorsi-distorsi yang sering terjadi dalam proses anggaran (perencanaan, pengesahan, pelaksanaan dan auditing). Sayangnya keerlibatan masyarakat masih rendah karena kurangnya informasi dan pemahaman terhadap proses anggaran. Modul ini hadir, menjadi panduan bagi siapapun yang ingin terlibat dan memberikan kontribusi untuk me…
Diskursus dan aplikasi Citizen Report Card (CRC) sebagai metode evaluasi pelayanan publik merupakan hal baru di Indonesia. Namun demikian , CRC saat ini merupakan metode yang dianggap paling dapat memastikan pertisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik.Kemitraan dan Bappenas RI mewacanakan dan mengimplementasikan metode ini sebagai metode evaluasi dalam program `Membangun Sistem Integ…