Blue print disusun berdasarkan hasil evaluasi permasalahan internal dan eksternal selama 4 tahun. Perumusan blue print ii untuk mengetahui apakah struktur organisasi, SDM, anggaran, budaya organisasi, sistem manajemen kontrol bisa menjawab kebutuhan pengembangan organisasi ke depan.
Membahas sengketa kewenangan antarlembaga negara yang menurut UUD 1945 penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaturan hal ini merupakan hal baru dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai akibat terjadinya perubahan konstitusi pada era reformasi. Aspek yang diuraikan anatra lain mengenai siapa saja yang masuk kategori lembaga negara, obyek yang dipersengketakan, pihak-pihak yang ber…