Memutus rantai politik otoriter hanya bisa jika melalui jalan penegakan HAM. Pengalaman banyak negeri membawa bukti bahwa penegakan HAM telah menancapkan episode masa depan politik yang Iebih demokratis, menghormati hak dan melindungi minoritas. Akan tetapi, pada kenyataannya Indonesia mengalami tragedi dalam upaya menembus keadilan. Praktik penegakan HAM meluncur pada serangkaian pengadilan ya…
This sophisticated study, now brought back into print as the second book in Equinox Publishing\'s Classic Indonesia series, delineates the ideology of the Indonesian Communist Party (PKI) during a crucial period in its history. After sketching the evolution of the Party\'s doctrines between 1951 and 1959, Professor Mortimer analyzes the ideas, programs, and policies of the PKI during Guided Dem…
Isu mengenai konspirasi yang menghubungkan konsep \\\"Neo Orde Baru\\\", tokoh politik seperti Megawati Soekarnoputri (Mega), A.M. Hendropriyono (Hendro), dan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Pondok Pesantren Al-Zaytun merupakan spekulasi politik dan narasi analisis intelijen non-resmi yang berkembang di ruang publik. [1, 2]\\r\\nBerikut adalah rincian konteks, klaim, serta kaitan dari …
Dilema politik Indonesia menurut Luky Djani (bersama Olle Törnquist dan rekan-rekan dalam buku Dilemmas of Populist Transactionalism) adalah ketegangan antara politik kerakyatan melawan cengkeraman oligarki dan praktik transaksional. Gerakan populis kerap mengatasnamakan rakyat, namun berujung pada klientelisme dan pelemahan demokrasi
Komisi Informasi lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang diundangkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku penuh pada 1 Mei 2010 guna mengawasi transparansi badan publik serta menyelesaikan sengketa informasi di Indonesia
UU No. 14 Tahun 2008, di mana setiap informasi pada dasarnya bersifat terbuka, namun sektor pertahanan memiliki batasan ketat atas informasi yang dikecualikan demi keamanan negara, sementara sektor energi mengutamakan transparansi pengelolaan sumber daya untuk kepentingan rakyat.
Hegemoni merupakan konsep penting bagi keragaman intelektual gagasan sosial modern dan merupakan salah satu masalah konseptual paling serius dalam Marxisme. Hegemoni berkaitan dengan ‘ideologi’ yang memiliki cakupan melebihi semua bidang sosial, budaya, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat. Hegemoni adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan waawasan–dunia yang bertujuan membekukan dom…
Buku ini menjelajahi kemungkinan-kemungkinan hipotetis dan empiris untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Melalui tinjauan historis untuk memahami asal-usul kelahiran dan perkembangannya hingga se- karang, Leo Suryadinata mengembangkan studi budaya politik terhadap partai terbesar di Indonesia itu dengan suatu kesimpulan yang menarik bahwa, Golkar tidaklah bisa dilihat semata-mata sebaga…
Buku "Ekonomi Politik Globalisasi Bung Karno: Revolusi Belum Selesai" karya Dr. Darsono membahas pandangan Bung Karno tentang globalisasi, yang dipandang sebagai bentuk revolusi yang belum selesai. Buku ini mengulas bagaimana Bung Karno melihat globalisasi sebagai fenomena yang memengaruhi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan filsafat, terutama dalam konteks negara-negara yang pernah dijajah.
Propaganda dalam politik Indonesia adalah upaya yang disengaja untuk mempengaruhi opini publik atau perilaku masyarakat, biasanya dilakukan oleh pemerintah, partai politik, atau kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Propaganda ini dapat menggunakan berbagai bentuk informasi, seperti media massa, media sosial, atau kampanye politik, untuk membentuk persepsi publik tentang …