Penulisan laporan ini ditujukan kepada para pengambil kebijakan dibadan legislatif dan eksekutuf negara baik eriode saat itu maupun yang akan datang. Dengan harapan, menjadi bahan masukan dalam proses pengambilan kebijakan politik, terutama berkenaan dengan reformasi dikelembagaan tubuh tentara. dalam hal ini kontras menggaris baeahi pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dalam mendorong perbaika…
Sudah saatnya militer kembali ke barak untuk mengawal proses demokratisasi. Keterlibatan miiter yang terlampau jauh dalam politik tak boleh teulangi, demi tegaknya civil society yang pluralis, berkeadaban, dan demokratis. Begitulah kesimpulan dari buku ini.
Militer yang profesional dibawah kontrol sipil merupakan sebuah unsur yang penting bagi setiap demokrasi, oleh karenanya reformasi dalam tubuh militer Indonesia (TNI) menjadi sebuah komponen penting bagi proses demokratisasi di Indonesia saat ini. dan sebaiknya bisnis TNI dijadikan pusat perhatian dalam perdebatan mengenai reformasi.
Merupakan satu bentuk dokumentasi dari berbagai dinamika dalam advokasi RUU TNI.Menurut koalisi ini RUU TNI tidak sempurna dan tidak mencerminkan aturan yang mendorong proses reformasi TNI.Reformasi TNI harus terlihat dalm semangat UU, yang didalamnya mengatur dan mengarahkan pembentukan TNI yang profesional, yang tidak lagi berpolitik, berbisnis dan hanya bergerak di wilayah pertahanan.
Ada dilema yang menyelimuti negara demokrasi baru yang ingin menuju konsolidasi demokrasi. Di satu sisi supremasi sipil menuntut pengurangan privilese militer dan membatasi peran militer, sedang di sisi yang lain stabilitas politik mensyarakatkan agar konflik sipil-militer berada pada tingkat minimum. Sulit mencapai dua tujuan ini secara bersamaan sebab mengurangi kekuasaan dan privilese milite…
Mempersoalkan peran militer dan militerisme di dalam struktur masyarakat di abad 21.
Merupakan buku kelima dari seri kajian tentang militer dan politik di Indonesia.Tanpa berpretensi negatif, buku ini berupaya menguak lembaran hitam perilaku represif ABRI terhadap kelompok masyarakat sipil pada masa rezim orde baru.
Buku ini mengungkapkan konsep dwifungsi ABRI sejak tahun 1966