Pengendalian aktivitas pengadaan barang / jasa (PBJ) kebutuhan pemilu 2009 me…

Pakta integritas merupakan alat pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa yang dikembangkan Transparency International Indonesia sejak pertengahan tahun 1990. Pakta Integritas berisi komitmen para pihak untuk tidak saling menawarkan, memberi, dan menerima sesuatu baik berbentuk uang dan atau barang lainnya serta berjanji agar proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara fair, transparan…

Metode pencegahan korupsi dalam pelayanan publik: Panduan bagi fasilitator te…

Diskursus dan aplikasi Citizen Report Card (CRC) sebagai metode evaluasi pelayanan publik merupakan hal baru di Indonesia. Namun demikian , CRC saat ini merupakan metode yang dianggap paling dapat memastikan pertisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik.Kemitraan dan Bappenas RI mewacanakan dan mengimplementasikan metode ini sebagai metode evaluasi dalam program `Membangun Sistem Integ…

Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 2 Juli 2009

Tema tulisan edisi kali ini beragam, tapi masih dalam konteks hukum tata negara dan konstitusi. Profil tokoh menampilkan Satjipto Rahardjo dalam jagat ketertiban hukum progresif.

Rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidan…

Naskah RUU Tipikor yang disusun oleh pemerintah pada dasarnya memiliki suatu kemajuan seperti : 1. Telah memasukkan beberapa prinsip-prinsip penting UNCAC, 2. perluasan tindak pidana suap dalam ranah korupsi (penyuapan terhadap pejabat publik domestik, pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional, serta di sektor swasta), dan 3. Penghapusan izin pemeriksaan bagi kepala daerah da…

Korupsi di negeri syariat: Catatan jaringan GeRAK Aceh

Mendeskripsikan delapan kasus korupsi yang terjadi di NAD setelah tsunami 2004.

Menyelamatkan uang rakyat: Kajian akademik peraturan pemerintah nomor 37 tahu…

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 mengatur Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. PP ini mengatur berbagai jenis pendapatan dan tunjangan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah hampir setiap tahun menerbitkan regulasi yang mengatur penghasilan DPRD,yang isinya berkisar pada pendapatan pimpinan DPRD -yang sangat besar. PP ini menu…

Menyingkap tabir mafia peradilan

Frustasi kita terhadap fenomena korupsi di Indonesia lengkaplah sudah. Seandainya ada wahana untuk menumpahkan kekesalan itu barangkali meledaklah sudah wadah itu. Rangking negeri ini di bidang korupsi selalu tetap saja sepuluh besar terkorup papan atas, kalau tidak boleh dibilang terus naik. Cara apalagi yang masih manjur dipakai untuk memerangi praktek korupsi? Hampir enam tahun gerakan antik…

Jurnal Law Review: Analisis hukum penyelenggaraan pemilu legislatif 2009

Edisi

Volume IX Nomor 1 Juli 2009

ISBN/ISSN

1412-2561

Deskripsi Fisik

209p.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Membongkar bank dunia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 428 561 7

Deskripsi Fisik

xi, 339 p.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.47 MEM

Sebuah potret negri: sketsa hubungan antara bisnis-pemerintah-masyarakat di I…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 3152 99 0

Deskripsi Fisik

108 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

338.925 PRA s