Buku putih TEMPO: pembredelan itu

Buku ini, disebut "Buku Putih", adalah sebuah usaha untuk menjelaskan posisi dan kondisi Majalah TEMPO, sebelum dan setelah ia dibredel 21 Juni 1994. Penyusunnya adalah para wartawan Majalah TEMPO, atau, seperti mereka menyebut diri mereka sendiri, para "alumni" Majalah TEMPO. Mereka merasa bahwa versi yang lebih utuh tentang majalah mereka -- dan juga tentang pembrangusannya -- belum pernah di…

Indonesia Raya dibredel!

Lebih dari tiga puluh tahun yang lalu, sejumlah pers ditutup setelah meletus peristiwa 15 Januari 1974 (Malari). Koran 'Indonesia Raya' adalah salah satu korbannya. Bagi koran asuhan Mochtar Lubis ini, bukan pertama kalinya pembredelan itu terjadi, tetapi yang terakhir ini justru membuat koran itu mati selama-lamanya. Koran yang dikenal kritis, antikorupsi, antipenyelewengan, dan memperjuangkan…

Kontroversi sekitar kebebasan pers: bunga rampai masalah komunikasi, jurnalis…

Uraian dalam buku ini banyak menyentuh masalah kebebasan dan tanggung jawab pers nasional (freedom and control of the press); lebih dari separuh artikel dan tulisan kolom menyoroti kelemahan UU Pokok Pers, keberadaan SIUPP, pembredelan, Permenpen 01/1984 terutama pasal 33h, delik-delik pers, delik-delik politik, delik-delik penyebar kebencian (haatzaai delicten), kemandirian lembaga peradilan, …

The Johannesburg principles on national security, freedom of expression and a…

Berisi prinsip-prinsip Johannesburg tentang keamanan nasional, kebebasan bereskpresi dan akses infomasi.

Freedom of expression association and assembly

Freedom of expression, association and assembly are part of the constituent elements necessary for the establishtment of democratic societies. They encompass the essential rights inherent in a democracy to establish and participate in political parties, trade unions and non-governmental organisations as well as freedom of the media. The right to demonstrate and protest forms an essential part…

RUU Kebebasan Informasi: Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang K…

Monopoli informasi merupakan langkah menuju pembodohan masyarakat. Dlam abad informasi dewasa ini, dirasakan perlu adanya peraturan perundangan yang melindungi hak publik untuk memperoleh informasi. Selain sebagai manifestasi dari asas demokrasi, perlindungan hak publik untuk memperoleh informasi juga akan menjadi instrumen kontrol yang efektif terhadap penyelenggara pemerintahan. RAncangan Und…

Hukum dan kebebasan beragama di Indonesia

Buku ini mengulas hak atas kebebasan beragama dalam perspektif peraturan perundang-undangan nasional dan menurut ketentuan konvensi internasional yang diterbitkan PBB. Melalui buku ini, Penulis mengulas problema pluralisme beragama di Indonesia. Seringkali keadaan seperti itu mengakibatkan hilangnya prinsip persamaan hak dan kebebasan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Hak dan ke…

The borders of free expression

Did you know that Internet content providers can post information legally in one country, but be sued or even prosecuted for it in another? Thinking of the Internet as a place has encouraged countries to regulate it as one. Many consider Internet content downloaded in their countries to be published there. As such, they have no compunction about asserting jurisdiction over it. National regulati…

Freedom of religion under the European convention on human rights

Edisi

-

ISBN/ISSN

0199243646

Deskripsi Fisik

xxiv, 222 hal.;21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

323.442 Car F

Kebebasan berserikat (freedom of association)

Kebebasab berserikat marupakan suatu faktor untuk mencapai kenentraman industrial, dan suatu unsur esensial untuk mencapai keadilan sosial. Hal itu disebabkan karena kebebasan berserikat merupakan condito sine qua non dari paham tripartit yaitu paham kemitraan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam segala bentuk usaha dan kegiatan. Buku ini memberikan pengantar prinsip-prinsip dan isu…