Masyarakat adat telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan selama tiga dekade terakhir ini. Walaupun masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara-bangsa (nation-state) Indonesia, dalam pembuatan kebijakan nasional eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum terakomodasikan, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari…
Interaksi dan integralitas masyarakat hukum adat tumbuh dalam kekayaan budaya dan tradisi. Ia lantas menjadi keanekaragaman identitas, budaya, tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Namun, keanekaragaman itu, realitasnya semu. Terjadi pembalikan ontologis: Negara lebih real daripada masyarakat hukum adat. Secara struktural kekuasaan pun, ia dinilai sebagai "the other". Dibiarkan hidup, tapi dalam ba…
Begitu banyak alasan kami untuk mewujudkan KMAN, suatu peristiwa pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, utamanya adalah alasan untuk adanya pengakuan eksistensi Masyarakat Adat, yaitu "kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri". Masyaraka…
Cerita yang digambarkan dengan komik ini membahas mengenai tema hukum adat dibandingakan dengan hukum nasional Indonesia mengenai Kehutanan. Dibahas juga lebih lanjut menganai hak-hak masyarakat asli dan masyarakat daerah dalam masalah kehutanan. ............ Tema komik ini menunjukkan beberapa ulasan kritis mengenai Undang-undang Kehutanan baik dari aspek ini, pelaksanaan dan dampak yang d…
Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pegiat masyarakat di kawasan perlindungan dengan harapan pengelolaan kawasan perlindungan atau taman nasional di Indonesia akan semakin terbuka dan mengakui pemikiran dan sistem kehidupan masyarakat setempat atau masyarakat adat.
Merupakan buku yang berisi mengenai pedoman kerja dan informasi seputar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Buku ini berusaha menarik benang merah tantangan dan peluang hak masyarakat adat dalam mengelola hutan. Walaupun locus Nagari dan Sumatera Barat sebagai titik berat pembahasan, ternyata tidak mengurangi penelusuran paradigma pengelolaan hutan dan sumber daya alam dari ruang sosial, politik dan hukum, sehingga cukup memberikan gambaran utuh, arah pembangunan hukum kehutanan dan hubungannya denga…