Sengketa agraria dan perlunya menegakkan lembaga peradilan yang independen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

28 hal.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.044 Bac s

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara

Membahas sengketa kewenangan antarlembaga negara yang menurut UUD 1945 penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaturan hal ini merupakan hal baru dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai akibat terjadinya perubahan konstitusi pada era reformasi. Aspek yang diuraikan anatra lain mengenai siapa saja yang masuk kategori lembaga negara, obyek yang dipersengketakan, pihak-pihak yang ber…

Potret lembaga pengadilan di Indonesia

Mengajukan gagasan bahwa peranan lembaga pengadilan tidak saja bersifat yuridis formal, tetapi perlu pula lembaga pengadilan memiliki dan mengembangkan peranan yang bersifat yuridis materiil termasuk peran yang bersifat nonyuridis. Memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur pengadilan dan esensi dibentuknya lembaga pengadilan. Sehingga ketika membicarakan pengadilan tidak hanya terpusat pada h…

Profil hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2003 -…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

30 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.739 MAH p

Laporan akhir: administrasi peradilan pembentukan lembaga pengawasan sistem p…

..... Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara, pertama melalui pendekatan struktur atau kelembagaan (institusional approach), kedua pendekatan sistem (system approach). Pada metode yang pertama, fungsi pengawasan diserahkan pada lembaga tersendiri yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan guna mengusahakan tercapainya tujuan organisasi tanpa mengalami kesulit…

Kekuasaan kehakiman di Indonesia: studi tentang pengaruh konfigurasi politik …

Tesis untuk memperoleh derajat magister dalam ilmu hukum pada universitas indonesia, sudah diterbitkan oleh Elsam dengan judul Konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia

Reformasi proses peradilan dan reformasi lembaga pengadilan

Catatan pengalaman dan pengamatan Kamal Firdaus pada Panel Forum Reformasi Hukum tentang konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, Yogyakarta, 9 Mei 1998

Daulat rakyat: Dasar kebijakan anti pemiskinan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99164-0-2

Deskripsi Fisik

225 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

362.5 GER d

Kampanye dunia untuk hak asasi manusia; Lembar Fakta HAM-00

Seri buku lembar fakta ini adalah terjemahan dari fact sheet yang diterbitkan oleh UN Centre for Human Rights. Lembar fakta yang berjumlah 26 buah ini merupakan buku rujukan tentang hak asasi manusia.

Kebijakan reformasi hukum: suatu rekomendasi; Cet. Pertama

Edisi

cet. 1

ISBN/ISSN

979-3452-13-7

Deskripsi Fisik

188 hal.; 15x21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.3 KHN k