Transkrip Rapat Kerja RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengna Gubernur L…

Panitia khusus (Pansus) KKR DPR RI yang diketuai oleh Sidharto Danusubroto membahas Rancangan Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Transkrip RDPU RUU KKR dengan para korban: korban 65, Semanggi 1 dan 2, Trisa…

Panitia khusus (Pansus) KKR DPR RI yang diketuai oleh Sidharto Danusubroto membahas Rancangan Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Transkrip RDPU RUU KKR Pansus DPR: Awaluddin Djamin dan Franz Magnis Suseno, …

Panitia khusus (Pansus) KKR DPR RI yang diketuai oleh Sidharto Danusubroto membahas Rancangan Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pokok-pokok pikiran dan paradigma baru catatan sipil nasional

MAsalah pencatatan sipil sekarang ini seolah-olah terabaikan dibandingkan dengan isu-isu popularitas politik yang temporer. Padahal substansinya begitu relevan dan memiliki urgensi bagi upaya rekonsiliasi nasional yang hendak mempertahankan integrasi nasional dalam semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk itu, dalam masalah pencatatan sipil ini, negara tidak dibenarkan melakukan pelanggara…

Tanggapan atas rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana: Dept.Kum d…

Menguraikan materi-materi tanggapan atas rancangan undang-undang RI tentang hukum acara pidana dari Departemen Hukum dan HAM RI sesuai dengan karakteristik hukum responsif menurut Nonet Selznik yaitu dengan lebih mengutamakan hak korban, hak pelapor, hak asasi dan hak tersangka secara seimbang bukan memberikan kewenangan yang sangat besar kepada aparat penegak hukum tanpa adanya tanggung jawab …

Rancangan Undang-Undang anti diskriminasi ras dan etnis

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 100 hal.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.087 3 RAN

Rancangan Undang-Undang pengesahan konvensi menentang penyiksaan: prakarsa ELSAM

Uraian Konvensi oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM.

Dinamika Perumusan UU Ketenagakerjaan dan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubun…

Wacana tentang UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri No. 2/2004 masih tetap hangat dibicarakan oleh para relasi perburuhan dan pemerhatinya, oleh karena itu kalangan buruh dan serikat buruh, Paket 3 UU perburuhan ini dinilai sebagai produk hukum cerminan kekalahan kedaulatan Negara terhadap otoritas modal dalam mengatur relasi perburuhan.

Beberapa tulisan terkait kebijakan kriminal dalam RUU KUHP: sebagai bahan bac…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

104p.; 1097kb

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pornografi dan pornoaksi ditinjau dari hukum Islam

Meskipun masalah pornografi dan pornoaksi telah menjadi isu yang mengemuka di berbagai lapisan masyarakat, akan tetapi pro-kontra isu ini tidak pernah mencapai titik temu final. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri masih kerap terjadi silang-pendapat tentang kriteria dan batasan pornografi dan pornoaksi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah sesungguhnya pornografi dan pornoaksi ditinjau …