Menyelesaikan perkara tanpa prahara: penggunaan UU pers no.40/99 dalam sengke…

Buku ini dimaksudkan sebagai panduan dalam menyelesaikan sengketa pers. Di dalam buku ini dijabarkan langkah-langkah yang bisa dipilih bila menghadapi masalah dengan pers. Mekanisme yang dijabarkan dalam menyelesaikan sengketa pers itu sendiri telah diamanatkan Undang-Undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Buku ini juga memuat sejumlah kasus yang ditangani oleh Dewan Pers dengan berpegang …

Freedom of information

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-455-20356-3

Deskripsi Fisik

xxix, 347 hal.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

323.445 Bay f

Titian jalan demokrasi: peranan kebebasan pers untuk budaya komunikasi politik

Buku ini berisi 52 tulisan-tulisan A. Muis yang pernah dimuat di Harian Kompas sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1999. Tulisan-tulisa yang merupakan respons atas isu aktual yang sedang hangat cukup mendominasi isi buku, terutama yang berkaitan dengan masalah jurnalistik, hukum pers, dan komunikasi. Isu aktual yang sedang aktual pada masa tulisan tersebut dimuat. ------------- Masalah m…

The Johannesburg principles on national security, freedom of expression and a…

Berisi prinsip-prinsip Johannesburg tentang keamanan nasional, kebebasan bereskpresi dan akses infomasi.

RUU Kebebasan Informasi: Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang K…

Monopoli informasi merupakan langkah menuju pembodohan masyarakat. Dlam abad informasi dewasa ini, dirasakan perlu adanya peraturan perundangan yang melindungi hak publik untuk memperoleh informasi. Selain sebagai manifestasi dari asas demokrasi, perlindungan hak publik untuk memperoleh informasi juga akan menjadi instrumen kontrol yang efektif terhadap penyelenggara pemerintahan. RAncangan Und…

Studi perbandingan komisi informasi dan ombudsman RI: upaya membangun sinergi

UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan sebuah perangkat hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan-badan publik. Sebagai implementasi UU ini dibentuklah Komisi Informasi yang berfungsi menyusun segala bentuk standar pelayanan informasi publik dan melakukan penyelesaian sengketa antara peminta informasi dengan badan-badan…

Optimalisai kinerja komisi informasi: kertas konsep

Panduan ini akan membantu Komisi Informasi dalam melakukan penguatan kapasitas (capacity building) bagi para stafnya. Juga sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi, tugas, dan segala hal yang berkaitan dengan kinerja Komisi Informasi. Pemahaman yang lebih dalam terhadap Komisi Informasi akan mendorong publik untuk lebih berani mangadukan persengketaan yang nanti dialaminya ke…

Freedom of expression and freedom of information: essays in honour of Sir Dav…

This volume of essays examines two freedoms that play a central role in modern democracies: the free exchange and dissemination of ideas coupled with the principle of open, and therefore more accountable, government. Topics covered include freedom of speech, religion and assembly; defamation of the State and of politicians; and the protection of privacy.

Melawan ketertutupan informasi: menuju pemerintahan terbuka

Akar dari persoalan merebaknya praktek korupsi, kolusi nepotisme, serta pelanggaran HAM dalam pemerintahan Orde Baru adalah lemahnya kontrol masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan dalam kerangka reformasi adalah memperkuat kedudukan masyarakat di hadapan negara. Di sinilah ditemukan urgensi UU Kebebasan Informasi. UU ini menjamin dan mengatur hak publik a…

The Right to tell: the role of mass media in economic development

Edisi

-

ISBN/ISSN

0 8213 5203 2

Deskripsi Fisik

322 p.

Judul Seri

WBI Development Studies

No. Panggil

342.085 3 RIG