Studi ini mencoba melakukan pengkajian terhadap dampak suatu proyek pembangunan atau kebijakan pembangunan atas hak asasi manusia. Proyek pembangunan atau kebijakan pembangunan yang dipilih untuk dikaji dalam studi ini adalah proyek pembangunan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan kebijakan pembangunan di bidang Perburuhan. Dua kasus ini dipilih dengan pertimbangan, bahwa proyek PIR dan kebijakan P…
Base line studi mengenai hubungan industrial Indonesia ini dilaksanakan oleh AAFLI dan didukung oleh SPSI. Secara tehnis, tujuan base line studi adalah mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai perbandingan pada analisis perubahan pada masalah yang diteliti. Walaupun memang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan base line studi dalam laporan ini, namun parameter tujuan dalam hal ini lebih luas.…
Selama seabad lebih, Sumatera Utara menjadi lokasi salah satu usaha perkebunan-perkebunan asing yang paling intensif dan paling berhasil di antara berbagai negara-negara maju manapun. Ekspansi kolonialisme oleh orang Eropa telah menghasilkan sebuah konflik yang laten dan seringkali berdarah antara modal dan buruh, khususnya ketika buruh menolak kepentingan-kepentingan perkebunan. Kapitalisme…
Lampiran berisi: Daftar alamat kantor PHI; daftar kontak pengacara buruh; daftar nama hakim ad hoc buruh; contoh surat kuasa; contoh surat gugatan; contoh putusan; contoh putusan; surat MA; beberapa perbandingan sistem perselisihan.
Berisi kumpulan tulisan para haki ad hoc PHI yang semuanya berasal dari serikat buruh. Merupakan manifestasi lebih lanjut dari upaya para hakim ad hoc melakukan reformasi dari dalam. Berisi pandangan terkait isu di PHI, secara konseptual maupun praktis, baik yang bersifat sistem maupun teknis, dan dari perspektif hakim maupun buruh. Juga beberapa persoalan terkait eksekusi yang sulit, PHI yang …
Tiga studi kasus yang dibahas dalam buku ini menunjukkan kerumitan antara relasi subkontrak, yang mewakili proses informalisasi, serta relasi produksi perikanan bagan, dan perkebunan teh rakyat, yang mewakili kondisi sektor informal yang sudah lama ada.
Salah satu kasus yang ditangani oleh Subkomisi Ekosob Komnas HAM terkait dengan hak-hak pekerja adalah kasus pengrumahan karyawan PT Dirgantara Indonesia, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Kasus ini mendapat perhatian serius Komnas HAM, bukan saja karena serikat pekerja terbesar di perusahaan ini mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mereka alami tetapi jug…
Dalam tulisan ini disampaikan begaimana sesungguhnya dinamika relasi perburuhan di Indonesia terpengaruh oleh perburuhan rejim hukum perburuhan di Indonesia pasca Orde Baru 1998 dan pemberlakuan kebijakan otonomi daerah sejak tahun 2000.
Masalah perburuhan dilihat dari sejarahnya sudah ada sejak zaman Belanda di mana pada masa itu buruh tidak lebih dari seorang budak yang diperlakukan sewenang-wenang dan hidup matinya seorang budak berada pada tangan majikan. Setelah zaman kemerdekaan, nasib buruh telah bertambah baik karena dibuatnya dan berkembangnya peraturan-peraturan yang mamuat perlindungan terhadap buruh seperti kesejaht…