Indonesia today problems and perspectives : politics and society five years i…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 99134 1 1

Deskripsi Fisik

iv, 186 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.9 IND

Politik ekologi: pengelolaan taman nasional era otda

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789794617922

Deskripsi Fisik

viii, 306p.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

581.7 HER p

Prisma: Majalah pemikiran sosial ekonomi: Otonomi daerah untuk siapa?

Edisi

-

ISBN/ISSN

0301-6269

Deskripsi Fisik

149p.; 25cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Otonomi daerah, etnonasionalisme, dan masa depan Indonesia: berapa persen lag…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-461-774-8

Deskripsi Fisik

xxi,270p.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 KHA o

Menggalang perubahan perlunya perspektif gender dalam otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3520-01-9

Deskripsi Fisik

184p.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 MEN

Panduan praktis menyusun kegiatan responsif gender

Buku ini berisi tentang bagaimana menyusun kegiatan responsif gender dan menawarkan indikator dalam menentukan kegiatan responsif gender pada saat penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Menggugat posisi masyarakat adat terhadap negara: Sarasehan Masyarakat Adat N…

Masyarakat adat telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan selama tiga dekade terakhir ini. Walaupun masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara-bangsa (nation-state) Indonesia, dalam pembuatan kebijakan nasional eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum terakomodasikan, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari…

Kemiskinan dan otonomi daerah

Prosiding Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VIII, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Ijtihad pesantren tentang toleransi dan good governance

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 236p.

Judul Seri

-

No. Panggil

361.614

Otonomi daerah dan gelombang baru penyeragaman Hukum Lokal: Analisa terhadap…

Membahas mendalam mengenai otonomi daerah terutama yang berkaitan dengan UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyangkut mengenai posisi hukum, politik, ekonomi dan budaya masyarakat di pedesaan.