Berisi rekomendasi berkaitan dengan reformasi hukum yang berkeadilan di Indonesia, disusun oleh Komisi Hukum Nasional yang dibentuk berlandaskan Keputusan Presiden Nomort 15 Tahun 2000. -- Daftar Isi antara lain: Upaya membangun birokrasi pemerintah berlandaskan prinsip good governance; Upaya membangun Lembaga legislatif yang aspiratif dan berwibawa; Upaya membangun lembaga peradilan yang menju…
Buku ini menghimpun pandangan mengenai agenda pembaharuan hukum berdasarkan UUD 1945 dalam rangka kebijakan penataan hukum Indonesia pasca reformasi. - Daftar Isi berisi antara lain: Desain pembangunan hukum; Memberantas korupsi dan pencucian uang; Akuntabilitas lembaga penegak hukum dan advokat; Profesi hukum dan pendidikan tinggi hukum (standar minimum profesi polisi, jaksa).
This research assesses the effectiveness of good governance and legal reform programs and policies, especially under the World Bank, which have been introduced in Indonesia since the financial crisis in 1997. The research argues that the World Bank projects on good governance have systematically, but softly, hijacked state and non-state institutions in Indonesia, in order to impose a view of go…
Represent a unique blend of political and legal theory.Minow argues that innovative legal institutions and practices such as truth commissions and civil damage actions against groups that sponsor hate, often work better than more conventional criminal proceeding and sanctions.
Mengkaji lebih lanjut mengenai masalah dan delik-delik keagamaan yang diatur dalam RUU KUHPidana. Dalam buku ini dikatakan RUU KUHPidana dinilai masih memiliki kekurangan sehingga masih menimbulkan disparitas dan diskriminasi hukum terhadap mereka yang dianggap berbeda agama, keyakinan, etnis maupun ras.
Catatan pengalaman dan pengamatan Kamal Firdaus pada Panel Forum Reformasi Hukum tentang konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, Yogyakarta, 9 Mei 1998
Series 1 s/d Series 16
Merupakan hasil penelitian negara-negara Eropa Utara yang membicarakan tentang bagaimana konsep dan makna HAM dan good governance saling melengkapi dan saling bertentangan. Di bagian kedua membahas tentang adanya perbedaan dan sifat saling melengkapi dari sudut pandang hak khusus, contohnya hak yang berkaitan dengan kelompok minoritas dan masyarakat adat serta hak ekonomi, sosial dan budaya, j…