Menyajikan gambaran fakta mengenai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di era otonomi daerah
Masyarakat tanpa kekerasan yang aman, adil, dan demokratis, sejahtera, berkeadilan gender, berwawasan lingkungan, dan menjunjung hak asasi manusia - perempuan dan laki laki- dapat dicapai melalui Sikap dan Perilaku masyarakat dan lembaga lembaga negara yang tidak mentolerir sedikitpun kekerasan terhadap perempuan di segala aspek kehidupan
Buku ini membahas dasar dan dimensi politik otonomi dalam kaitan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999; upaya memberdayakan dan pelaksanaan wewenang DPRD; dan tata pemerintahan daerah menurut UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999. Selain itu dalam buku ini disertakan juga lampiran tetang politik hukum otonomi daerah sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku; peningkatan fungs…
Risalah Konperensi tentang HAM yang diadakan oleh FRR Law Office dan Universitas OSLOENSIS di hotel Grand Kemang 11-12 April 2006. Pembicara dalam konferensi: Stein Tonneson, Anhar Gonggong, Ryaas Rasyid, C. Simbolon, Nils Marius Rekkedal, Christian Ranheim, Komariah E. Supardjaya, P. Sihombing, Edy Prasetyo, Bambang Darmono, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Terje Lund, Rudi M. Rizki.
DVD ini berisikan file PDF yang menjelaskan tentang demokrasi pers dalam membuat karya agar membangun otonomi daerah yang sehat.
Dokumen sejarah perjalanan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang pernah ada di negeri ini.Secara historis,dokumen kebijakan itu merentang dari jaman hindia Belanda yang menghasilkan Decentralisatie Wet 1903 sampai masa Indonesia reformasi dengan disahkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan…
Pembaca buku ini akan menemukan wacana, mengapa otonomi daerah berpotensi menjadi sebuah konflik (paradoksal)? Bagaimana fase-fase terjadinya konflik kekerasan, dan bagaimana gambaran peta konflik terjadi.
Buku ini merespon persoalan otonomi daerah dan persoalan kedaerahan pada umumnya.