Contempt of court merupakan pranata yang tidak ada ketentuannya dalam perundang-undangan di Indonesia. Pranata ini dipergunakan bagi melindungi prosedur jalannnya peradilan yang baik.
Buku pegangan ini berisikan informasi mengenai upaya lembaga peradilan Kerajaan Belanda mereformasi kedudukan, peran, serta pelaksanaan fungsi dan kewenangannya agar mampu memenuhi ekspetasi publik, yaitu terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang berwibawa, berkualitas dan efektif.
Buku ini mengkaji keberadaan mahkamah konstitusi yang membawa pembaruan terhadap sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia, pasca perubahan UUD 1945.
Persoalan yang menyangkut cendekiawan selalu menarik publik politik Indonesia. Namun, bilamana seseorang memeriksa dengan agak teliti ternyata tidak banyak buku yang ditulis tentang soal itu dalam bahasa Indonesia sendiri. Juga tidak banyak buku yang ditulis dalam bahasa asing oleh orang asing tentang masalah ini. Kalau pun ada jumlahnya bisa dihitung dengan jari dan dari jumlah yang ada sebagi…
Merupakan disertasi doktor yang diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan pemikiran ilmu hukum, karena mengulas pengaruh kekuasaan pemerintahan di era Suharto terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Pengaruh kekuasaan pada proses penyidikan sampai pada putusan hakim, terutama kasus-kasus yang menyinggung kepentingan penguasa.
Membahas aspek-aspek kekuasaan kehakiman dan perkembangannya di Indonesia. Juga mendeskripsikan Mahkamah Konstitusi yang muncul setelah perubahan UUD 1945, pengujian perundang-undangan dan perkembangan pengaturan tentang kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum.
Merupakan analisa dan penjabaran atas temuan penelitian yang dilaksanakan oleh PSHK. Dimana pelaksanaannya melibatkan para advokat, masyarakat pengguna jasa advokat, dan anggota masyarakat umum di lima kota besar - Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar dan Samarinda.