Buku ini menyediakan informasi mengenai metode yang dapat digunakan oleh anggota parlemen dan staf parlemen dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan menyediakan pelayanan kepada konstituen di daerah pemilihan mereka.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 mengatur Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. PP ini mengatur berbagai jenis pendapatan dan tunjangan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah hampir setiap tahun menerbitkan regulasi yang mengatur penghasilan DPRD,yang isinya berkisar pada pendapatan pimpinan DPRD -yang sangat besar. PP ini menu…
DPR-RI sebagai pencerminan dari asas Demokrasi Pancasila, sangat penting peranannya dalam kehidupan bernegara. Sebagai lembaga perwakilan rakyat dibidang legislatif, maka DPR sebagai wadah dari aspirasi rakyat Indonesia berperan dalam mengawasi jalannya pelaksanaan tugas Pemerintah/Eksekutif. Hal ini disebabkan salah satu tugas/kedudukan DPR sebagai lembaga kontrol dalam mengawasi setiap tindak…
Dilengkapi dengan peta gedung DPR dan lampiran proses pembentukan undang-undang dibagi berdasarkan pemberi usulan (Presiden, DPR atau DPD).
Hasil kajian, evaluasi dan tudi mendalam mengenai lembaga-lembaga perwakilan (MPR, DPR, dan DPRD) sebelum dan setelah perubahan UUD 1945, disajikan secara utuh dalam buku ini agar bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan DPD sebagai lembaga baru, dikaji berdasarkan berbagai regulasi yang mengatur sistem kelembagaan, keanggotaan, sampai fungsi, peran, serta hak dan kewajibannya. Demi terbentuknya p…