Simalakama Kawasan Hutan: Hasil Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 SIM e

hukum perburuhan: undang-undang dan peraturan-peraturan

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

605 hlm; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.04 SOE h

peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 25 tah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 25 tah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Negara hukum, demokrasi dan judicial review

Membahas problematika hierarki peraturan perundangan-undangan dan pengujian peraturan perundangan-undangan pasca orde baru.

Naskah Akademik : Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan tentang Balai Pemasy…

Pemasyarakatan merupakan institusi penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakkan hukum, yang dimulai pada tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi hingga tahap post adjudikasi. Namun disadari bahw secara ideal, dalam pelaksanaannya masih banyak menyisakan persoalan yang mengakibatkan adanya berbagai ketimpangan. Khususnya dalam hal ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakata…

Rekam Jejak Kuasa Mengatur: Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 2004-2009

Hasil pantauan dan kajian kinerja legislasi DPR selama tahun 2004-2009. Dalam lima tahun tersebut, 33,16% undang-undang (UU) yang dihasilkan adalah soal pemekaran wilayah; 9,84% soal pemerintahan; dan 8,81% soal hukum.-- Lampiran berisi daftar UU yang dihasilkan pada 2005-2009, dan daftar program legislasi nasional 2009-2014.

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru dan perkembangan formulasi …

Catatan PSHK : Tentang Kinerja Legislasi DPR 2005

Catatan PSHK tentang kinerja legislasi DPR 2005

Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis

Menggambarkan Upaya civil society khususnya IMPLC untuk mendorong pemerintah dan parlemen agar segera mengeluarkan undang-undang yang mengatur dunia cyber atau teknologi informasi.