Mengkaji perlindungan-perlindungan HAM dalam RUU KUHPidana terbaru dan memastikan bahwa RUU KUHPidana tersebut tetap menjamin perlindungan dari HAM itu sendiri. Selain mengkaji, buku ini mengkritik perbuatan-perbuatan yang dinilai berpotensi diskriminasi dan bertentangan dengan HAM dalam RUU KUHPidana tersebut.
Lampiran berisi : potret PT. Indo Muro Kencana/ Aurora Gold Australia di Kaltim; PT. Barisan Tropikal Mining Musi Rawas, Sumsel, dan Catatan keterlibatan TNI/POLRI dengan perusahaan tambang.
Berisi: Rekonsiliasi, HAM dan demokrasi/ Ifdhal Kasim
Tulisan ini membahas mengenai maksud, orientasi dan tujuan yang melekat di dalam teks/ redaksi RUU yang mengatur sumber daya alam. RUU tersebut adalah: RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Umum, RUU Pengelolaan wilayah pesisir terpadu, RUU PSDA, RUU Sumber daya Air
Perjalanan advokasi rancangan undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik.
Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan yang beranggotakan Akatiga, LBH Apik, LBH Bandung, CPSM, ELSAM, LBH Jakarta, INFID, ISJ, Kalyanamitra, Sisbikum, Solidaritas Perempuan dan YLBHI adalah sebuah forum LSM yang peduli terhadap perbaikan kehidupan buruh di tanah air. Tujuan dari forum ini adalah melakukan kritis terhadap produk hukum dan perundang-undangan tentang perburuhan. Menyajikan pandangan…