Memastikan Agenda Negara dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu: Membu…

Pada tulisan ini ELSAM mencoba akan menyoroti kemandegan-kemandegan dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa sikap ‘menunda-nunda’ penyelesaian yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan, menjadi penyebab utama kemandegan penyelesaian masa lalu. Bahkan, para penyelenggara negara saat ini mempunyai…

Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Mendorong Inisiatif Masyarakat Sipil,…

Menghadapi rangkaian panjang peristiwa pelanggaran HAM masa lalu tersebut, pada awal reformasi, negara telah menancapkan niat untuk menyelesaikannya, sesuai dengan norma-norma dan prinsip HAM serta konstitusi. Negara hendak melaksanakan kewajiban untuk mengingat (duty to remember), kewajiban untuk menghukum setiap bentuk kejahatan pelanggaran HAM (duty to prosecute), dan kewajiban untuk menghad…

ASASI: Situasi HAM Indonesia 2013

Apakah persoalan mendasar sehubungan dengan hak asasi manusia (HAM) selama tahun 2013? Sejauh yang bisa kita amati, tampak bahwa tak ada perkembangan yang signifikan sehubungan dengan situasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia selama tahun 2013, bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Komitmen terhadap HAM terlihat masih sebatas kata-kata atau sekadar pernyataan, be…

Duplik (Jawaban atas replik yang diajukan jaksa penuntut umum ad hoc) dalam p…

Duplik ini berisi tentang jawaban atas replik yang diajukan jaksa penuntut hukum ad hoc dalam perkara dugaan pelanggaran HAM yang berat di Tanjung Priok tahun 1984 atas nama terdakwa Mayjen TNI Sriyanto

Memori kasasi atas nama terdakwa Rudolf Adolf Butar Butar (Mayjen TNI purn)

Memori kasasi dari kasus pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok atas nama terdakwa Rudolf Adolf Butar Butar.

Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana oleh atasan sipil dalam perkara pe…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep pertanggungjawaban pidana oleh atasan sipil dalam putusan pengadilan HAM Adhoc No. 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST dan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep pertanggungjawaban pidana oleh atasan sipil dalam putusan tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum nasional khususnya terhadap prinsip perintah atasan dan hukum keadaan da…

Jurnal hak asasi manusia : Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat

Edisi

Edisi XI No. 1 Tahun 2012

ISBN/ISSN

1979-8385

Deskripsi Fisik

iv, 112p.; 25cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penelitian terhadap laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat

Studi ini bertujuan menggambarkan dengan gamblang laporan KPP HAM. Laporan yang diambil adalah laporan KPP HAM Timtim, Peristiwa Tanjung Priok, Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Semanggi-Trisakti I dan II, dan laporan KPP HAM peristiwa Abepura.

Pengadilan ham ad hoc Tanjung Priok: pengungkapan kebenaran untuk rekonsilias…

Menganalisis Peristiwa Tanjung Priok 1984 dari beberapa versi yang ada, juga melaporkan tarikan-tarikan politik era transisi tersebut hingga keluarnya putusan tingkat pertama Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok. ---------------------------- Lampiran berisi: Daftar nama terpidana terkait kasus Tanjung Priok menurut keputusan-keputusan pengadilan 1984-1987.

The Operations of the historical clarification commission in Guatemala : syst…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

164 hal.;30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

INT XV.01 Ope