Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan keke…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

42 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

INA II.05 UU 23/2004

Rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panitia khusus DPR untuk RUU Komisi Kebenar…

Berisi: RDPU Pansus dengan LIPI dan YLBHI (15 Sep 2003), Menlu dan Mendagri (16 Sep 2003),Komnas Ham (17 Sep 2003),Elsam,Kontras,LPHSN (18 Sep 2003),Ikadin, IPHI (23 Sep 2003), Menkehham,Dephankam dan Kapolri (25 Sep 2003).

Pengadilan Ham ad hoc Timor timur di bawah standar : preliminary conclusive r…

Edisi Bahasa Inggris terdapat pada Monitoring progress report 4, July 2002

Privatisasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

1412 6842

Deskripsi Fisik

137 p

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pedoman unsur-unsur kejahatan pelanggaran HAM yang berat dan tanggung jawab k…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

59 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

INA II.37.04 Ped

Tanggung jawab pidana korporasi dalam rancangan KUHP

Seri ke 5 dari 7 seri

Kumpulan Notula Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undan…

Buku ini memuat kumpulan notula penyusunan RUU KUHP yang dilakukan oleh DEPKUMHAM

Kumpulan Tulisan tentang RAncangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang …

Memuat kumplan tulisan dari beberapa pakar mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945 : sarana untuk menuju ke masyarakat yang adil dan se…

Undang-undang dasar semestinya perlu diratifikasi oleh sedikitnya 75 persen dari sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II diseluruh wilayah Republik Indonesia.^bab