Salah satu perubahan yang paling signifikan dalam diskursus dan praktik hak asasi manusia belakangan ini adalah soal keterkaitan antara bisnis dan hak asasi manusia. Memang sekilas sangat susah menemukan hubungan antara bisnis dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, dewasa ini keterkaitan itu semakin disadari baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Peni…
Business and human rights in ASEAN is the first study of its kind and it is contributing to greater understanding on the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. The study aims to capture the legal landscape in ASEAN particularly pertaining to the first pillar in the Guiding Principles on the State duty to protect.
Perlu dicatat bahwa sekalipun kejahatan ekonomi pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya dilakukan tanpa kekerasan (non-violent crimes), namun selalu disertai dengan kecurangan (deceit), penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (concealment of facts), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akal-akalan (subterfuge) dan pengelakan peraturan (illegal circu…
An advantage of criminal liability of corporations is that it may have a deterrent effect and may prevent serious damage from occurring. A disadvantage, however, is that when a corporation is punished, the shareholders and the employees are the ones who suffer.
Previous ed. published in 1982 as: Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.This long-awaited new book from Cynthia Day Wallace picks up the thread of herbest-selling Legal Control of the Multinational Enterprise: National Regulatory Techniquesand the Prospects for International Controls. In the present work she …
Merupakan hasil penelitian implementasi konsep CSR di Sumatera Utara, Sumatera selatan, Riau, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang mengekstraksi sumber daya alam di Indonesia dan dampaknya terhadap penegakan hak ekonomi, sosial dan budaya.
Kajian ini mencoba mengisi kekosongan yang menyangkut kebijakan legislasi atau formulasi sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum Indonesia, menyangkut baik kebijakna faktual maupun kebijakan ideal. Hal ini sangat relevan mengingat tinginya tuntutan bisnis transnasional yang sarat dengan kebijakan terselubung yang dilakukan korporasi, yang untuk itu diperlukan hukum pidana yang akomodati…