Perpustakaan ELSAM

  • Beranda
  • Informasi
  • Layanan
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of UNGPs, Desentralisasi dan UMKM: Laporan Penelitian Relevansi Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dalam Konteks Indonesia
Penanda Bagikan

Book

UNGPs, Desentralisasi dan UMKM: Laporan Penelitian Relevansi Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dalam Konteks Indonesia

Adzkar Ahsinin - Nama Orang; Asep Mulyana - Nama Orang; Wahyu Wagiman - Nama Orang; Andi Muttaqien - Nama Orang; Kania Mezariani G - Nama Orang; Widiyanto - Nama Orang;

Pelaku ekonomi di Indonesia pada dasarnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan perundang-undangan maupun kedudukan institusinya. KIta mengenal mulai dari usaha perorangan, badan usaha hingga korporasi yang mampu melampui dan mempengaruhi kekuasaan negara. Dalam tinjauan HAM, eksistensi dan ekspansi korporasi dapat berkontribusi untuk kesejahteraan ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga berdampak negatif pada hak asasi manusia dengan melakukan perampasan lahan, pencemaran lingkungan, pelanggaran hak buruh dan lain sebagainya. Sementara fenomena lain yang berkembang dan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia adalah keberadaan jenis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk itu, ELSAM melakukan kajian mengenai relevansi Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dalam konteks politik pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Bagaimana setiap level pemerintahan memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait hak asasi manusia tidak dapat disamakan satu dengan yang lain. Perbedaan kewenangan ini melahirkan kewajiban yang berbeda sesuai dengan konteks kewenangan yang dimiliki tiap level pemerintahan. Sementara eksistensi UMKM belum secara mendalam dielaborasi dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM. Asumsi yang dibangun dalam penelitian ini pengaturan UMKM tidak dapat disamakan dengan korporasi (besar) dalam konteks pertanggungjawaban hak asasi manusia.


Ketersediaan
#
Elsam Library Belum memasukkan lokasi
5314-2016
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit
Jakarta : ELSAM., 2016
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-8981-66-1
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Desentralisasi
Bisnis dan HAM
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • UNGPs, Desentralisasi dan UMKM: Laporan Penelitian Relevansi Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dalam Konteks Indonesia
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan ELSAM
  • Informasi
  • Layanan
  • Bantuan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan ELSAM menyimpan lebih dari 7.000 koleksi buku dengan beragam topik. Dikelola untuk menunjang pengembangan pengetahuan dan diskursus HAM di Indonesia, perpustakaan ELSAM terbuka untuk para mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum yang memerlukan sumber rujukan tentang HAM dan topik terkait. 

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2026 — Elsam Library

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?