Merupakan hasil workshop yang memberikan solusi akademik mengenai permasalahan yang timbul dalam implementasi otonomi daerah.
Dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak warga, sistem politik desentralisasi sebenarnya menjadi strategis untuk mengembangkan norma HAM. Hal ini disebabkan karena daya jangkaunya lebih dekat dan tepat sasaran kepada rakyat. Termasuk kewenangan yang lebih leluasa bagi pemerintah daerah yang mampu mengelola ase ekonomi dan sumber daya serta penyusunan anggaran yang inovatif guna menciptakan progr…
Tulisan ini merupakan sebuah kajian awal terhadap bagaimana bentuk desain desentralisasi di Indonesia yang dibayangkan oleh lembaga-lembaga berideologi Kanan yang diakui atau tidak membawa kepentingan ideologi neoliberaiisme. Selanjutnya akan dijelaskan berbagai problema dan kompilasi desentralisasi dan otonomi daerah yang gagap dibaca atau sengaja diabaikan oleh para pengusung neoliberalisme. …
Pelaku ekonomi di Indonesia pada dasarnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan perundang-undangan maupun kedudukan institusinya. KIta mengenal mulai dari usaha perorangan, badan usaha hingga korporasi yang mampu melampui dan mempengaruhi kekuasaan negara. Dalam tinjauan HAM, eksistensi dan ekspansi korporasi dapat berkontribusi untuk kesejahteraan ekonomi dan lapang…
Dokumen sejarah perjalanan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang pernah ada di negeri ini.Secara historis,dokumen kebijakan itu merentang dari jaman hindia Belanda yang menghasilkan Decentralisatie Wet 1903 sampai masa Indonesia reformasi dengan disahkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan…
Kondisi sosial politik di Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru; kumpulan artikel sebelumnya diterbitkan dalam jurnal Masyarakat Indonesia, 1997-2003. -- Antara kekerasan dan kontestasi politik / Tri Ratnawati -- Geneologi kekerasan / Henk Schulte Nordholt -- Kekerasan massa / Ikrar Nusa Bhakti & Moch. Nurhasim -- Reformasi dan konflik politik antar pendukung partai Islam, studi kasu…
This book is the first comprehensive coverage on decentralisation in Indonesia. It contains contributions from leading academics and policy-makers on a wide range of topis relating to democratisation, devolution and the blossoming of local -level politics.
Prosiding Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VIII, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Ditulis oleh sejumlah orang yang secara dekat mengamati proses transisi politik di sejumlah negara, termasuk Indonesia, buku ini berisikan tentang masalah demokratisasi, politik lokal, dan jejaring politik lokal di sejumlah negara berkembang. Buku ini bisa menjadi sebuah proses pembelajaran mengenai sebab-sebab kegagalan demokrasi dan cara menyiasatinya.