Book

Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia

---

Meningkatnya penggunaan internet hari ini, telah berdampak pula pada terjadinya peningkatan dalam jumlah dan jenis kejahatan dunia maya. Dalam rangka antisipasi dan penindakan terhadap berbagai jenis tindak kejahatan dunia maya tersebut, negara-negara termasuk Indonesia telah melahirkan sejumlah kebijakan yang dimaksudkan untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan internet, yang dibarengi dengan ancaman pemidanaan. Kebijakan ini khususnya yang terkait dengan konten internet. Setidaknya ada dua isu penting terkait dengan pengaturan konten internet, yaitu isu mengenai pembatasan dan penyaringan konten, serta isu pemidanaan terhadap pengguna akibat konten yang disebarluaskan.

Terkait dengan dua isu tersebut, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini. Misalnya, dalam tindakan pemblokiran dan penyaringan konten internet, meski sejumlah peraturan perundang-undangan telah menyinggungnya, namun Indonesia belum memiliki pengaturan yang memadai mengenai tata cara, termasuk komplain, terhadap tindakan pemblokiran dan penyaringan konten. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemblokiran dan penyaringan terhadap konten dengan muatan tertentu, seperti pornografi, penodaan agama, dan penyebaran kebencian. Akan tetapi aturan tersebut tidak menyediakan secara tegas mengenai ruang lingkup, batasan, mekanisme, serta upaya perlawanan dan komplain atas pemblokiran dan penyaringan.

Sementara yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pengguna, selain berangkat dari argumentasi melindungi hak dan reputasi oran lain, yang kemudian melahirkan ancaman pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, juga muncul pidana di internet dengan alasan penodaan agama dan penyebaran kebencian berlatar SARA. Pengambil kebijakan di Indonesia, telah mengadopsi hampir seluruh tindak pidana dalam dunia offline (KUHP) ke dunia online, dengan ancaman hukuman yang lebih berat, alasannya berdampak lebih luas. Padahal, menyitir dari laporan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, Frank La Rue, dikatakan, karena ciri unik dari internet, peraturan atau pembatasan yang mungkin dianggap sah dan seimbang bagi media tradisional (offline) sering tidak bisa diaplikasikan terhadap akses internet. La Rue mencontohkan, dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, dalam era internet, individu yang merasa nama baiknya tercemar bisa menggunakan hak jawabnya saat itu juga, sehingga sanksi pidana pencemaran nama baik lewat internet tidak perlu dijatuhkan.

Tulisan ini akan mencoba menguaraikan berbagai problematika pengaturan dan praktik pembatasan konten internet yang terjadi di Indonesia, yang diaplikasikan dalam dua tindakan: pemblokiran/penyaringan konten internet dan ancaman pemidanaan terhadap pengguna internet, khusus yang memiliki keterkaitan dengan jaminan perlindungan kebebasan sipil.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Seri Internet dan HAM

No. Panggil

-

Penerbit

Jakarta : ELSAM., 2014

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hak Asasi Manusia
Hak berekspresi
internet

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar