The administration of President Jokowi, in the National Mid Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional - RPJMN) from 2015 to 2019, launched the “Program 100-0-100, i.e 100 per cent access to potable water, 0 slums, and 100 per cent access to sanitation, which will be completed in 2019. For urban target a Program of Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU (My City, signifies the acron…
Notulensi Dialog Multipihak dengan tajuk “RUU Perkelapasawitan dan Pengembangan Instrumen Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia”, pada hari Selasa 31 Januari 2017 di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta.
Transformasi pasar untuk menjadikan minyak sawit Berkelanjutan sebagai norma adalah sangat penting. Respon yang efektif diperlukan untuk menekan dampak terhadap hutan dan masyarakat, dari meningkatnya permintaan untuk minyak sawit, dan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat harus menjadi bagian dari solusi.
Hak asasai manusia (HAM) menjadi topik yang cukup hangat diperdebatkan, baik di tingkat elit maupuan khalayak umumnya, selama proses Pemilihan Umum 2014, khususnya pada saat penyelenggeraan Pemilu Presiden 2014. Ini menandakan, HAM telah menjadi isu yang tak-lagi terpisahkan dalam kehidupan poitik kita sehari-hari. Publik mulai terbiasa untuk memberikan penilaian terhadap partai politik maupun …
Laporan Bersama ELSAM dengan Privacy International (PI) yang membahas mengenai jaminan perlindungan hak atas privasi di Indonesia, meliputi aspek intersepsi komunikasi dan perlindungan terhadap data pribadi
Laporan Bersama dari 33 Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia yang koordinir oleh Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia dan mengulas 24 hal utama terhadap pelaksanaan 150 rekomendasi UPR Indonesia tahun 2012 yang lalu
Indonesia’s President Jokowi has launched the ambitious “100-0-100 Program” with a laudable goal of 100 per cent access to potable water, 0 slums, and 100 per cent access to sanitation for urban inhabitants by 2019. The Cities Without Slums Program (KOTAKU) is a national platform funded by various sources, including central and local governments, the private sector, and various financial …
Dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak warga, sistem politik desentralisasi sebenarnya menjadi strategis untuk mengembangkan norma HAM. Hal ini disebabkan karena daya jangkaunya lebih dekat dan tepat sasaran kepada rakyat. Termasuk kewenangan yang lebih leluasa bagi pemerintah daerah yang mampu mengelola ase ekonomi dan sumber daya serta penyusunan anggaran yang inovatif guna menciptakan progr…
Masalah pengaturan Internet dan HAM di Indonesia menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan posisi 4 di Asia dalam jumlah penggunaan internet (facebook 51.096.860 pengguna, twitter kurang lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar 5.270.658.). Nam…
Lahirnya reformasi ternyata teiah membawa perubahan besar di berbagai dimensi. Perubahan tersebut terjadi hampir disemua bidang baik bidang demokrasi, politik, ekonomi dan sebagainya termasuk sosial dan budaya masyarakat. Tekanan demi tekanan yang dialami masyarakat Dayak pada jaman orde baru bukan hanya retorika melainkan kenyataan dimana kebijakan internal kampung dikacaukan dengan membuat ke…