Aceh Meniti Transisi: Draft Scenario Aceh Masa Depan (2007-2017)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

84 p., +Lampiran

Judul Seri

-

No. Panggil

307.7 AMI a

Panduan Perancangan Undang-Undang Intelijen Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-25-2164-X

Deskripsi Fisik

vii, 128 p

Judul Seri

-

No. Panggil

340.11 ALI p

Landreform by leverage di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

12 hal.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.598 Har l

Konglomerasi media massa dan ancaman terhadap demokrasi

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 102 hal.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

070.4 Mcc k

KUHP Jepang sebagai perbandingan

Seri lainnya adalah Argentina, Jepang, Austria, Filipina, Prancis, Jerman Barat, Malaysia, Korea, Kolumbia, Thailand, Turki, Yugoslavia, Belanda, Jerman Timur dan Cekoslovakia.

KUHP Republik Korea sebagai perbandingan

Seri lainnya adalah Argentina, Jepang, Austria, Filipina, Prancis, Jerman Barat, Malaysia, Korea, Kolumbia, Thailand, Turki, Yugoslavia, Belanda, Jerman Timur dan Cekoslovakia.

KUHP Austria sebagai perbandingan

Seri lainnya adalah Argentina, Jepang, Austria, Filipina, Prancis, Jerman Barat, Malaysia, Korea, Kolumbia, Thailand, Turki, Yugoslavia, Belanda, Jerman Timur dan Cekoslovakia.

KUHP Argentina sebagai perbandingan

Seri lainnya adalah Argentina, Jepang, Austria, Filipina, Prancis, Jerman Barat, Malaysia, Korea, Kolumbia, Thailand, Turki, Yugoslavia, Belanda, Jerman Timur dan Cekoslovakia.

Hukum pidana politik: tercantum dalam Undang-Undang no. 11(PNPS) 1963 tentang…

Undang-Undang no.11 (PNPS) lebih dikenal dengan nama Undang-undang tindak pidana subversi yang merupakan undang-undang yang paling kontroversial. Buku ini berusaha mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan yang asasi dari ketentuan pidana umum (KUHP) dalam undang-undang tersebut.

HGU harus dibatasi: revisi pasal-pasal hak guna usaha dalam UUPA untuk keadil…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

12 hal.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

LP 346.044 Har h