Membahas problematika hierarki peraturan perundangan-undangan dan pengujian peraturan perundangan-undangan pasca orde baru.
Permasalahan yang dimunculkan dalam buku ini adalah: bagamanakah hubungan pengawasan produk hukum daerah anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam NKRI, dan apakah pengaturan pembatalan produk hukum daerah dalam UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan UUD 1945.
Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyai empat kali, indonesia telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan kekuasaan dan check balances sampai dengan penyelesaian konflik…
Daftar Isi: Legal reasoning dalam interpretasi konstitusi; Kewenangan MK dalam pengajuan UU (usulan amandemen ulang kekuasaan kehakiman); dekonstruksi kewenangan legislasi; constitutional review; Rekonstruksi kerugian konstitusional sebagai pintu masuk constitutional complaint; Kewenangan MK dalam pembubaran partai politik; Peranan hukum adat; Kuota perempuan dalam partai politik dan parlemen.
Membahas teori-teori dan hukum yang berkaitan dengan konstitusi secara komprehensif dan disusun secara sistematis, juga dilengkapi dengan analisis yuridis terhadap beberapa masalah ketatanegaraan kontemporer di Indonesia.