Pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal responsibility) dalam…

Perlu dicatat bahwa sekalipun kejahatan ekonomi pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya dilakukan tanpa kekerasan (non-violent crimes), namun selalu disertai dengan kecurangan (deceit), penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (concealment of facts), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akal-akalan (subterfuge) dan pengelakan peraturan (illegal circu…

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional : dalam kerangka hukum pid…

Buku ini akan lebih menyadarkan kita bahwa praktik impunitas terhadap pelaku penggaran HAM berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi) tidak dapat dibiarkan lagi. Sesungguhnya tidak ada alasan kuat bagi Indonesia untuk tidak segera meratifikasi Statuta Roma 1998. Ratifikasi terhadap Statuta Roma akan meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai negara demokratis…

Pengaruh demokratisasi dalam pengembangan manajemen penegakan hukum: Pidato i…

Pidato ilmiah dalam rangka dies natalis ke-60 PTIK dan wisuda sarjana ilmu kepolisian angkatan 42,43 dan 44

Pertanggungjawaban pidana korporasi

Mengulas tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang menyangkut korporasi sebagai subyek tindak pidana. Merupakan revisi dari buku yang berjudul sama.

Lokakarya nasional HAM II 1996 tanggal 4-7 Desember 1996 di Jakarta

The relationship between human rights, humanitarian law and refuge law -by- Goran Melander /\/\/ Human rights activities of the United Nations -by- Gudmundur Alfredsson /\/\/ Hak-hak asasi manusia: pemikiran dari sudut pandang Indonesia -by- Soetandyo Wignjosoebroto /\/\/ Hak-hak sipil dan politik di Indonesia -by- Muladi /\/\/ Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia -by- Djoko Soegiant…

Beberapa tulisan terkait kebijakan kriminal dalam RUU KUHP: sebagai bahan bac…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

104p.; 1097kb

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Teori-teori dan kebijakan pidana

Mengurai secara mendalam teori pidana dan pemidanaan, aliran dalam hukum pidana, dan jenis pidana baik dalam hukum positif Indonesia maupun yang terdapat dalam konsep rancangan KUHP. Juga membahas masalah disparitas pidana, pentingnya kebijakan yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif pidana, dan masalah problema sosial yang mempunyai dimensi hukum penting.

Lembaga pidana bersyarat

Sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, di Indonesia pun terdapat masalah universal, yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan, baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Oleh karena itu harus dicarikan alternatif-alternatif pidana perampasan. Salah satu cara itu, an…

Mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham berat melalui sistem penga…

Makalah dalam diskusi panel "4 bulan Pengadilan HAM kasus Tanjung Priok" dan conclusive report trial monitoring

Bunga rampai hukum pidana

Beberapa makalah yang disajikan dalam penerbitan ini memuat uraian dan pembahasan di bidang hukum pidana, antara lain meliputi masalah yang berhubungan dengan tindak pidana atau kejahatan di bidang perekonomian dan perbankan, lingkungan hidup, komputer dan kejahatan profesi, perlindungan korban, perlindungan anak dalam proses peradilan, dan contempt of court.