Pembahasan soal kualitas menjadi penting ketika memahami legislasi sebagai suatu produk politik yang tentunya sarat kepentingan. Tarik menarik berbagai kepentingan akan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang mengikat semua orang. Hal ini menjadi semakin pelik, karena kita tahu pasti tidak semua pihak berkepentingan memiliki akses maupum posisi tawar yang sama terhadap proses legislasi. …
Di tengah hiruk pikuk pergantian kursi kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat, diam-diam pada 29 September 2014, paripurna DPR-RI mengesahkan revisi UU Perkebunan. Meski tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR “ngotot” melakukan revisi terhadap UU Perkebunan. DPR beralasan revisi ini dilakukan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 …
Dimaksudkan sebagai instrumen mengembangkan partisipasi dalam rangka perbaikan produk legislasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Dilengkapi dengan peta gedung DPR dan lampiran proses pembentukan undang-undang dibagi berdasarkan pemberi usulan (Presiden, DPR atau DPD).