In the context of human rights promotion, the high number of internet users has certainly created a lot of opportunities. According to the statement made by Frank La Rue, the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the internet has become a highly necessary tool to fulfill various human rights, to combat injustice, and to accelerate development and human advancement. Therefo…
Membahas: Tata kelola internet dan hak asasi manusi: kebijakan pemblokiran dan penyaringan (blocking/filtering),penerapan sanksi pidana terhadap pengguna internet,pemberlakuan tanggungjawab hukum pada perantara (intermediary liability),perlindungan hak atas privasi, termasuk data pribadi,jalur sirkulasi yang diskriminatif (net-neutrality),kesenjangan akses (digital divide).
Kecendrungan umum pembaharuan hukum Indonesia paskah 98 hanyalah berorienatsi formal institusional, kuatnya pengaruh elemen internasional dalam proses pemaharuan dan lebih berorientasi pada ranah-ranah ekonomi dan penguatan electoral demokracy
Jaminan terhadap pelaksanaan kebebasan ini menjadi syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan berbagai keputusan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapat…
Melalui tinjauannya atas sejumlah temuan dan kesimpulan dari laporan tersebut, buku ini bermaksud memberikan evaluasi kritis terhadap Laporan Akhir KKP. Juga mendudukkan agar laporan tersebut dapat memberi makna bagi proses penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang terjadi di masa lalu. Setelah memaparkan temuan dan rekomendasi dari Laporan Akhir KKP, buku ini …
Buku in imenyajikan hasil eksaminasi publik terhadap hasil putusan Pengadilan HAM terhadap salah satu dari 12 perkara untuk dugaan pelanggaran HAM berat di Timor Timur pra dan pasca jajak pendapat 1999, yaitu perkara Adam Damiri (Mantan Pangdam IX/Udayana). Hasil yang didapat dari eksaminasi ini adalah bahwa keputusan tidak bersalah oleh hakim terhadap terdakwa sungguh memperlihatkan imkompeten…
Kertas posisi mengulas perjalanan pembaruan KUHP semenjak paruh enam puluhan, dan gagasan-gagasan utama yang diusung oleh berbagai tim yang pernah terbetnuk. Juga secara khusus melihat kecenderungan arah perubahan yang ada dalam RUU KUHP secara lebih detail. Hal ini mencakup gagasan-gagasan utama yang diusung oleh tim perumusan RUU KUHP yang mencakup arah dan kecenderungan politik kriminalisasi…
Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan Daftar Inventaris Masalah terkait dengan naskah RUU KUHP dalam tulisan ini belum dapat dikatakan sebagai DIM yang selama ini ada di dalam tradisi DIM di Parlemen, karena tulisan ini belum secara tegas memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk menyusun perubahan pasal secara utuh. Dalam naskah ini, rekomendasi yang ditawarkan hanya berupa rekomendasi uinum …
On 16 May 2008, the Committee against Torture (hereinafter “Committee”) issued its Concluding Observation on the Second Periodic Report of the Government of Indonesia (hereinafter “GoI”), which was submitted and discussed in the 40th session of the Committee in May 2008. There were twenty-seven recommendations for actions to be taken by the GoI in order to improve its performance in the…
Dengan diterjemahkan dan diterbitkannya Prinsip-prinsip Panduan ini diharapkan korporasi-korporasi, khususnya yang beroperasi di Indonesia, dapat lebih memahami mengenai peran penting perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga, secara perlahan, namun pasti prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam operasionalisasi korporasi, yang pada ak…