Buku ini berisi tentang bagaimana menyusun kegiatan responsif gender dan menawarkan indikator dalam menentukan kegiatan responsif gender pada saat penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
Masyarakat adat telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan selama tiga dekade terakhir ini. Walaupun masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara-bangsa (nation-state) Indonesia, dalam pembuatan kebijakan nasional eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum terakomodasikan, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari…
Prosiding Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VIII, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Membahas mendalam mengenai otonomi daerah terutama yang berkaitan dengan UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyangkut mengenai posisi hukum, politik, ekonomi dan budaya masyarakat di pedesaan.