Laporan tahunan ini dibuat berdasarkan data-data yang telah diterbitkan di Monthly Report on Religious Issues (MRoRI) yang terbit sejak Juli 2007. Materi yang dilaporkan tidak hanya kasus pelanggaran HAM, tetapi juga isu sosial keagamaan yang menimbulkan ketegangan sosial.
Laporan HAM ini menggambarkan situasi hak asasi manusia di tahun 1996. Memuat Peristiwa 27 Juli 1996, Tragedi Makasar berdarah; Kerusuhan Situbondo; Kerusuhan Tasikmalaya; Kerusuhan Pekalongan dan Purwakarta; Gerakan buruh; dan konflik agraria dan lingkungan hidup.
Amicus Curiae Kasus (Sahabat Peradilan) Dalam Kasus Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana Perkara Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl di Pengadilan Negeri Pandeglang terkait Dugaan Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu/ Kelompok Berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dan Penodaan Agama
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang Terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi
Laporan ini merupakan catatan atas persidangan Uji Materil UU Adminduk terkait Pengosangan kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan dan agama diluar agama mainstream pada 22 Februari 2017 di Mahkamah Konstitusi RI Catatan ini merupakan kumpulan keterangan ahli dari pemohon yang terdiri dari ahli hukum pelayanan publik, hukum hak asasi perempuan dan politik hukum pembentukan undang-undang admi…
Keterangan Ahli Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar N…
Keterangan Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)] terhadap Undang-Undan…