Buku ini merupakan kumpulan undang-undang sistem peradilan pidana. Buku ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akanbuu kumpulan undang-undang yang sederhana, lengkap dan dapat dijangkau secara ekonomi. Isi buku ini memuat secara lengkap undang-undang hukum pidana mulai dari hukum acara pidana, tentang pemasyarakatan, kepolisian RI, advokat, kekuasaan kehakiman, kejaksaan RI dan …
Dalam buku ini, penulis mendeskripsikan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sangat penting dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), juga mencoba mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan hak terhadap saksi dan korban di beberapa negara, selain itu juga menyajikan beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. …
Membahas konsep peradilan pidana Indonesia yang nmerupakan peninggalan kolonial, sekalipun sudah menggunakan hakim ad hoc. Sistem ad hoc menimbulkan banyak masalah karena kelembagaan pengadilan tidak `perform`. Kehadiran hakim ad hoc dalam pengadilan khusus pidana tidak jelas konsepnya dan lebih bersifat reaktif.--Disertasi.
Berisi makalah tentang teleconference, akses publik ke peradilan pidana, perlindungan saksi dan korban, eksistensi kejaksaan RI dalam sistem peradilan pidana, dan ketentuan pemidanaan dalam draft RUU KUHAP.
Meskipun penelitian kriminologi telah berkembang secara cukup baik di Indonesia, tidak demikian halnya dengan studi mengenai sistem peradilan pidana Indonesia. Padahal pemahaman yang baik tentang kejahatan sebagai gejala sosial tidak mungkin dilepaskan dari pengetahuan kita mengenai sistem yang dibangun untuk mengurangi kejahatan itu ataupun untuk melindungi masyarakat menjadi korban kejahatan.…
Disertasi penulis pada sidang terbuka Program pascasarjana Universitas Padjajaran