Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 4 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="kinerja ham pemda"
cover
Policy Brief Pemahaman Hak Asasi Manusia Para Birokrat: Penelitian di Aceh, Y…
Komentar Bagikan
Tim Riset ELSAM

Transformasi tersebut semestinya turut mengu¬bah wajah manusia di dalam lembaga birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan sebagai substansi dalam birokrasi semestinya bekerja dengan ber¬dasarkan pada prinsip-prinsip HAM, yang me¬liputi partisipasi dan inklusif, akuntabilitas dan rule of law, persamaan dan non-diskriminatif (UNDP, 2010) karena akan menunjukkan sejauh apa komitmen Negara terhada…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
4 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
341.48 PEM
cover
Policy Brief Implementasi Program Hak Asasi Manusia: Penelitian di Aceh, Yogy…
Komentar Bagikan
Tim Riset ELSAM

Tanggungjawab Negara pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tidak cukup hanya dilihat dari sejauhmana dokumen kebijakan telah merepre¬sentasikan komitmen Negara melalui penetapan program kerja berperspektif HAM. Performa, adaptabilitas, dan stabilitas dalam implementa¬si kebijakan merupakan salah satu kunci untuk melihat sejauhmana isu HAM telah direspons secara kritis oleh lembaga (UNDP, 201…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
5504-2017
cover
Policy Brief Program Kerja Birokrasi Berdimensi Hak Asasi Manusia: Penelitian…
Komentar Bagikan
Tim Riset ELSAM

Pengambilan kebijakan publik berbasis HAM mengasumsikan pembentukan kebijakan didasar¬kan pada kebutuhan untuk memperkuat negara sebagai pengemban kewajiban (duty-bearers) un¬tuk melaksanakan kewajibannya. Di samping itu, kebijakan publik juga harus memberdayakan sub¬yek hak (rights holders), baik individu maupun kelompok agar mereka dapat menuntut hak-hak¬nya (Ljungman, 2005). Hal tersebut…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
5503-2017
cover
Kesenjangan dalam Komitmen dan Implementasi: Mengurai Hambatan Birokratik dal…
Komentar Bagikan
Azkar Ahsinin, Miftah Fadli, Iva Kesuma, Ruben Sumigar, Wahyudi Djafar

Sejak tahun 1984 hingga saat ini, Indonesia telah mengesahkan setidaknya delapan dari sembilan perjanjian internasional hak asasi manusia yang utama, ke dalam hukum nasionalnya. Jika diperbandingkan dengan negara maju, yang dikatakan memiliki komitmen penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi bagi warganya lebih baik, Indonesia telah jauh lebih banyak melakukan pengesahan. Sebagai con…

Edisi
-
ISBN/ISSN
978-979-8981-73-9
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
5501-2017