Hukum Acara Perdata : Dengan Pemahaman Hukum Materiil

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-298-530-3

Deskripsi Fisik

xvi + 348 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.9 HAR h

Hukum Acara Pidana Indonesia

Edisi

Edisi revisi

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 337p.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 AND h

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 RAN

KUHP dan KUHAP: dilengkapi yurisprudensi MA dan Hoge raad

Manfaat terpenting dari ditulisnya buku KUHP dan KUHAP ini adalah memberikan pengertian baik yang tersirat maupun yang tersurat, sehingga maksud didalamnya tidak melenceng. Diperkaya dengan keputusan2 MA dan arrest2 hoge raad, dan juga revisi penting pada beberapa pasal dalam KUHP jis. UU no. 1 tahun 1946

Hukum acara pidana: Surat resmi advokat di pengadilan

Buku ini secara khusus disusun untuk membantu mahasiswa dalam menguasai "produk" advokat dalam konteks peradilan pidana, sebelum mereka menjadi sarjana hukum dan memasuki dunia profesi hukum in casu sebagai advokat.

Kerangka acuan (terms of reference) diskusi meja bundar (round-table discussi…

Berisi: kerangka acuan diskusi perubahan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM; naskah akademis perubahan UU nomor 26 tahun 2000 (Komnas HAM, 2005); draft naskah pedoman pelaksanaan beracara pada pengadilan HAM (Mahkamah Agung, 2007); matriks masukan amandemen UU No. 26 tahun 2000.

Hukum acara pidana: surat-surat resmi di pengadilan oleh advokat : praperadil…

Buku ini menyajikan dan mambahas surat-surat yang harus dipersiapkan dan diajukan oleh advokat di depan pengadilan.

Sejarah pembaruan KUHP dan KUHAP

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 132p.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 SYA s

Undang-undang hukum acara pidana dan proses pembahasannya

Berisi proses pembuatan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Pembatasan perkara: strategi mendorong peradilan cepat, murah, efisien, dan b…

Buku ini merupakan hasil penelitian mengenai pentingnya pembatasan perkara di Mahkamah Agung RI (MA) sebagai respon atas permasalahan tungakan perkara (case backlog) di MA. Penelitian in menyimpulkan strategi pembatasan perkara bisa dilakukan dengan perubahan-perubahan mendasar, seperti: perubahan struktur pengadilan, perbaikan manajemen perkara, penguatan pengadilan di tingkat pertama dan band…