Fenomena terhadap hukuman mati di Indonesia yang dianggap bertentangan dengan HAM serta pengabaian Indonesia sebagai negara terhadap kelalaian terhadap kewajibannya untuk menghormati HAM berdasarkan ketentuan hukum internasional serta politik kebijakan terhadap hukuman mati ditambah dengan data-data yang valid terhadap terpidana mati.
Ahmad Taufik adalah seorang jurnalis yang pernah menghuni dua rumah tahanan dan tiga lembaga pemasyarakatan. Buku ini berisi testimoni penulis selama meringkuk di penjara/ lembaga pemasyarakatan tersebut, dengan gaya penulisan jurnalistik.
The death penalty in international humanitarian law
Memaparkan pandangan, analisis, tinjauan kritis para pakar dalam negeri dan luar negeri, juga membahasa pandangan para hakim konstitusi mengenai pidana mati.
In Ireland at the time the film is set, 'fallen women' were considered sinners who needed to be redeemed. The film follows the stories of four young women - Margaret, Rose, Bernadette and Crispina - who are all forced by their families or caretakers to go to the Magdalene Asylum. The film details the disastrous lives of the four girls whilst they are inmates of the laundries, portraying thei…
Rabbit-Proof Fence is a 2002 Australian drama (directed by Phillip Noyce) film based on the book Follow the Rabbit-Proof Fence by Doris Pilkington Garimara. It concerns the author's mother, and two other young mixed-race Aboriginal girls, who ran away from the Moore River Native Settlement, north of Perth, in order to return to their Aboriginal families, after being placed there in 1931. The fi…
Merupakan anlisis hukum tentang pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, khususnya pembinaan para narapidana agar mereka kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Namun gambaran yan…
Kasus IMRAN adalah perkara politik. Dengan demikian peradilan yang mengadilinya adalah peradilan politik. Ada beberapa perkara politik lain sebelum ini, misalnya perkara Sawito, perkara tokoh-tokoh PKI dan juga perkara mahasiswa. Mereka ini umumnya didakwa melanggar Undang-undang Subversi No. 11/MPRS/1963. Perkara ini memang menarik. Banyak pihak yang ingin mengikutinya, mengetahui jalannya per…