Buku ini berupaya untuk mempromosikan dan membela pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara logis dan sistematis. Buku ini menyajikan keyakinan bahwa pengakuan hak kepemilikan (property rights) masyarakat lokal atas tanahanya akan lebih menjamin keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, ketimbang hanya memebrikan hak-hak lain yang lebih terbatas sifatnya. Di dalamnya juga memunculk…
Buku ini tergolong sebagai studi pertama tentang perampasan tanah di Tapos dan Cimacan. Buku ini mengungkapkan persengkokolan antara penguasa dan pengusaha dalam kasus-kasus tersebut.
As product of the Mexican revolution, the ejido was originally organized as institution with multiple aims of achieving political control over the peasantry, representing peasant in their relations with the State and assisting production by samllholders. (p.151-169)
Pembangunan bendungan berskala besar di Indonesia, sekurang-kurangnya pada masa orde baru, dipercayai membawa manfaat ekonomi tertentu secara signifikan. Kegunaannya di sektor pertanian antara lain ditunjukkan dengan terjadinya pelipat gandaan produksi pertanian, karena semakin banyak areal persawahan baru dapat terairi berkat banyaknya irigasi yang dibangun. Sektor industri juga dapat menyerap…
Berisi : tabel daftar negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi mengani hak cipta (Berne convention, Rome Convention, Phonograms protection treaty, WTO agreement (Marrakesh agreement), WIPO copyright treaty, dan WPPT)
Berisi tips ringan yang diharapkan mampu membantu masyarakat memahami kerumitan pelayanan publik
Agaknya sudah menjadi suatu "keharusan" di dunia ini, masyarakat adat dari suatu daerah, untuk siap digusur dari daerah asalnya (tanah adatnya) dengan alasan klasik yakni "atas nama pembangunan". Padahal pendapat banyak pakar menyatakan bahwa pembangunan yang didasarkan pada penindasan dan penyangkalan terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya tidak hanya memperkosa hak asasi …
Penelitian mengenai perlawanan rakyat di Malang terhadap ruilslag tanah dan bangunan.
Buku ini merupakan laporan pelaksanaan proses mediasi, yang dilakukan oleh KomnasHAM, khususnya subkomisi hak-hak Ekomoni, Sosial, dan Budaya KomnasHAM dalam bidang hak atas tanah (the rights to land) di provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para pihak yang terlibat dalam sengketa atas tanah yang terjadi di Simangambat dan ujung Batu, Sumatera Utara, namun baru memperoleh…
Berisi Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah Buku ini pada dasarnya merupakan hasil kajian yang dilakukan Komnas HAM khususnya Sub Komisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya tentang faktor-faktor penyebab terancamnya hak kepemilikan dan kajian instrumen nasional yang mengatur tentang hak atas kepemilikan. Sebagai sebuah hasil riset, topik bahasan dan isi buku ini mungkin mas…