The Asian Human Rights Commission (AHRC) is an independent non-governmental organization that monitors the human rights situations in the region. It works at the local level with partner organizations, as well as at the regional and international levels, to advocate for the greater enjoyment of all rights and the prevention of violations thereof.
Mengungkap fakta kekerasan di Aceh sepanjang 1989 - 2005, yaitu: Daerah Operasi Militer (DOM), Darurat Militer (Darmil)1998 - 2003, Operasi Wibawa, Operasi Sadar Rencong I,II,III, Jeda Kemanusiaan (2000 - 2003), Operasi Cinta Meunasah I dan II, Operasi Keamanan dan Penegakan Hukum, COHA, Darurat Militer, dan Darurat Sipil.
Eurico Barros Gomes Guterres (born 1971[1] is a pro-Indonesian or anti-independence militia terrorist recruited by the Indonesian military. He was involved in several massacres in East Timor, and a chief militia leader during the post-independence massacre and destruction of the capital Dili. Though Indonesia officially convicted and sentenced Guterres to ten years imprisonment in November 200…
This is the first major analysis of Freeport-McMoRan's presence in Indonesia. It takes a close and detailed look at the changing nature of power relations between Freeport and Suharto, the Indonesian military, the traditional Papuan landowners, and environmnetal and human rights groups.
Buku ini menggambarkan dan menganalisis konflik dan perdamaian di Aceh pasca kesepakatan Helsinki (MoU antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka(GAM), 5 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia). Sejak upaya pelaksanaan MoU, jenis konflik telah berubah dari konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan GAM, menjadi konflik horizontal antar komponen masyarakat, terutama berkaitan dengan distrib…
Buku yang awalnya adalah tesis penulis ini memperlihatkan kepada kita bagaimana realitas sosial dimanipulasi dan didistorsi melalui permainan semiotis, sehingga realitas yang diterima oleh masyarakat sebagai satu 'kebenaran' sesungguhnyatak lebih dari sebuah pemalsuan realitas dan pengelabuan informasi.
When we captured Kigali, we thought we would face criminals in the state; instead, we faced a criminal population." So a political commissar in the Rwanda Patriotic Front reflected after the 1994 massacre of as many as one million Tutsis in Rwanda. Underlying his statement is the realization that, though ordered by a minority of state functionaries, the slaughter was performed by hundreds of th…