RUU pertambangan mineral dan batubara tidak menjawab masalah utama sektor tam…

Lampiran berisi : potret PT. Indo Muro Kencana/ Aurora Gold Australia di Kaltim; PT. Barisan Tropikal Mining Musi Rawas, Sumsel, dan Catatan keterlibatan TNI/POLRI dengan perusahaan tambang.

Whose natural resources? whose common good? : Towards a new paradigm of envir…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

333.31 OWE w

Pengaturan sumber daya alam di Indonesia, antara yang tersurat dan tersirat: …

Kajian ini difokuskan pada telaah krits aspek hukum terhadap dilema yang dimunculkan oleh frasa 'sumber daya alam lainnya' pada pasal 33 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan perintah pengaturan lebih lanjut penatagunaan 'sumber daya alam lainnya' tersbeut dalam peraturan pemerintah (PP).Kajian ini dilakukan dengan melakukan persandingan 12 UU terkait sumber daya alam.

Teori dan praktek pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus sumber daya…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

13p.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Tanah menyara hidup: hak-hak tanah dan pengembangan perladangan kelapa sawit …

Buku ini diterbitkan dengan tujuan mengkaji kesan sosial dan alam sekitar akibat pengembangan perladanganan kelapa sawit. Buku asli berbahasa Inggris berjudul Land is life. Land rights and oil palm development in Sarawak (2007). -- Bahasa Melayu.

Raja limbung: perjalanan sawit di Indonesia

Buku ini merupakan hasil kerjasama Sawit Watch dan Tempo Institute. Lazimnya, buku mengenai sawit cenderung terbagi dalam dua kubu. Pertama, kubu pemerintah dan pengusaha yang semata menyuguhkan fakta ekonomi. Kedua, kubu LSM yang berfokus pada sisi negatif. Buku ini, mencoba hadir sebagai penyeimbang kedua kubu tersebut. Buku ini menampilkan perjalanan kebun sawit di Indonesia. Adakah sawit te…

Penerapan prinsip-prinsip FSC No. 2 dan No. 3 di Indonesia : hambatan dan kem…

FSC nomor 2 dan 3 (Forest Stewardship Council) merupakan prinsip-prinsip yang memberikan jaminan kepada pembeli produk hasil hutan bahwa produk yang dibelinya bukan hasil curian dari tanah dan wilayah masyarakat lokal dan masyarakat adat. Pengelola hutan yang ingin mendapat sertifikat tersebut harus mampu memenuhi prinsip dan kriteria FSC no.2 dan 3 ini (serta prinsip dan kriteria lainnya). ---…

KNuPKA sebuah keniscayaan

KNuPKA (Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria)